DPRD Jabar Desak Farhan Bergerak Cepat, Nasib Bandung Zoo Kini Ada Di Tangan Pemkot

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat mendesak Wali Kota Bandung M Farhan bergerak cepat untuk menuntaskan kisruh tata kelola Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Desakan itu menguat setelah kematian dua anak harimau di fasilitas tersebut dan munculnya persoalan koordinasi pengelolaan satwa, pegawai, serta status kelembagaan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menilai pemkot memegang kunci penyelesaian masalah, terutama menjelang berakhirnya nota kesepahaman antara Kementerian Kehutanan dan lembaga konservasi yang menaungi Bandung Zoo pada 6 Mei 2026. Ia meminta Farhan tidak membiarkan persoalan ini berlarut karena dampaknya langsung terasa pada satwa dan para perawatnya.

DPRD minta Pemkot Bandung bergerak cepat

Ono menegaskan bahwa langkah cepat atau “sat set” dibutuhkan agar kepastian pengelolaan Bandung Zoo segera terbentuk. Ia menyebut kewenangan sudah jelas berdasarkan MOU, sehingga Pemkot Bandung tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengambil keputusan.

“Wali Kota Bandung, Pak Farhan segera harus sat set jangan sampai berlarut-larut, karena yang tidak sat set itu yang pada akhirnya bikin orang bingung, satwanya apalagi. Jadi harus sat set nih Pak Farhan,” kata Ono usai rapat bersama BKSDA Jabar dan Dinas Kehutanan di Gedung DPRD Jabar, Bandung.

Menurut dia, April menjadi momentum penting bagi Pemkot Bandung bersama Pemprov Jabar dan Kementerian Kehutanan untuk menentukan arah pengelolaan satwa di Bandung Zoo. Salah satu opsi yang dibahas adalah mempertahankan satwa tetap di lokasi saat ini atau memindahkan satwa tertentu yang dilindungi ke lembaga konservasi lain di Jawa Barat.

Status satwa dan pegawai jadi sorotan

Selain nasib satwa, DPRD Jabar juga menyoroti status para karyawan yang bekerja di kebun binatang tersebut. Ono menilai kepastian status kepegawaian sangat berpengaruh terhadap kualitas perawatan hewan, terutama jika para petugas masih menghadapi ketidakjelasan soal posisi dan penghasilan.

Ia menyebut Pemkot Bandung harus segera meresmikan status para petugas yang kabarnya akan diangkat sebagai tenaga harian. Berikut poin masalah utama yang menurut DPRD perlu segera diselesaikan:

  1. Kepastian nasib satwa di Bandung Zoo.
  2. Penetapan status dan penempatan satwa terlindungi bila perlu dipindahkan.
  3. Kejelasan status kepegawaian para petugas.
  4. Penunjukan pimpinan yang dapat memimpin operasional di lapangan.

“Dua hal ini kan harus menyatu, yang ngurus satwa ini kan orang, pegawai. Pada saat pegawai ini memiliki status yang tidak jelas, gajinya tidak jelas, pasti akan berpengaruh,” ujar Ono.

Koordinasi dinilai terganggu karena kekosongan pimpinan

Ono juga mengungkapkan bahwa koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam selama ini terganggu karena adanya kekosongan kepemimpinan di tubuh pengelola Bandung Zoo. Kondisi itu membuat alur komunikasi di lapangan tidak berjalan efektif, padahal penanganan satwa memerlukan keputusan cepat dan struktur komando yang jelas.

Karena itu, DPRD Jabar menunggu langkah Wali Kota Bandung untuk menunjuk pimpinan yang bisa mengoordinasikan operasional di kebun binatang. Penunjukan itu dinilai penting agar seluruh pihak yang terlibat memiliki satu jalur komunikasi dan tidak saling menunggu keputusan.

Terkait pencabutan izin Lembaga Konservasi dari yayasan pengelola sebelumnya, DPRD Jabar mengingatkan agar Pemkot Bandung tidak melempar tanggung jawab kepada pemerintah pusat. Ono meminta publik mendapat penjelasan yang utuh tentang komitmen pemkot dalam mengelola aset dan sumber daya manusia di Bandung Zoo.

“Makanya tadi kementerian jangan disalahkan, salahkan juga Pemkot. Kita tunggu keputusan Wali Kota untuk menentukan pimpinan di sana agar koordinasi berjalan baik,” tutur Ono.

Berikut fokus yang kini ditunggu publik

Kisruh Bandung Zoo kini bertumpu pada keputusan politik dan administratif dari Pemkot Bandung, terutama soal keberlanjutan pengelolaan satwa dan tenaga kerja. Dengan tenggat MOU yang semakin dekat, perhatian publik juga tertuju pada apakah pemerintah daerah akan segera menyusun skema baru agar perawatan hewan dan operasional kebun binatang kembali berjalan normal.

Baca selengkapnya mengenai topik ini di: jabar.antaranews.com

Berita Terkait

Back to top button