Inspektorat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah diminta tampil sebagai garda terdepan dalam pencegahan korupsi. Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat memberi pengarahan pada kegiatan Pengawasan Antikorupsi Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang.
Sumarno menegaskan, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau APIP harus memiliki integritas dan kapasitas yang lebih kuat dibanding organ perangkat daerah lain. Menurut dia, posisi Inspektorat membuat lembaga ini harus berani mengoreksi potensi penyimpangan sejak dini agar masalah tidak berkembang menjadi perkara hukum.
Inspektorat Diminta Lebih Tangguh
Dalam forum yang juga menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Sumarno menyebut Inspektorat memegang peran strategis karena berada langsung di dalam sistem pemerintahan. Kondisi itu membuat pengawas internal menjadi pihak pertama yang bisa membaca gejala penyimpangan sebelum meluas.
Ia menekankan bahwa jajaran Inspektorat tidak cukup hanya mencatat temuan, tetapi juga harus responsif terhadap setiap informasi. “Panjenengan semua adalah garda terdepan. Karena berada di dalam, setiap informasi harus direspons cepat,” kata Sumarno.
Menurut dia, langkah pencegahan akan lebih efektif jika pengawasan dilakukan sejak tahap awal. Sumarno juga mengingatkan bahwa setiap ketidaksesuaian aturan perlu segera dicegah agar tidak berubah menjadi tindak pidana korupsi.
Berani Ingatkan Kepala Daerah
Sumarno juga meminta Inspektorat tidak ragu memberi peringatan kepada kepala daerah bila menemukan indikasi pelanggaran. Ia menilai keberanian menyampaikan temuan menjadi bagian penting dari pengawasan yang sehat dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan, integritas jajaran Inspektorat harus kuat karena mereka bukan hanya mengoreksi, tetapi juga menjadi contoh bagi OPD lain. Dalam pandangannya, pengawas internal harus berdiri di posisi yang independen secara sikap meski tetap berada dalam struktur pemerintahan.
Berikut poin penting yang ditekankan Sekda Jateng kepada Inspektorat:
- Menjadi pihak pertama yang mendeteksi potensi penyimpangan.
- Merespons cepat setiap informasi atau laporan yang masuk.
- Mencegah pelanggaran sejak awal sebelum masuk ranah hukum.
- Berani menyampaikan temuan kepada pimpinan daerah.
- Memiliki pemahaman lebih dalam daripada pihak yang diawasi.
Tantangan Pengawasan di Daerah
Sumarno menggambarkan tantangan Inspektorat tidak ringan karena pengawas harus lebih paham dibanding pihak yang diawasi. Hal itu dibutuhkan agar proses pembinaan dan koreksi terhadap OPD bisa berjalan efektif dan berbasis data.
Ia menilai kemampuan memahami regulasi, alur kerja, dan risiko penyimpangan menjadi kunci utama pengawasan internal. Tanpa pemahaman yang kuat, Inspektorat akan sulit menjalankan fungsi pencegahan secara optimal.
Dalam kesempatan itu, Sumarno juga menekankan pentingnya mitigasi risiko di lingkungan kerja pemerintahan daerah. Ia meminta para inspektur aktif melaporkan potensi pelanggaran kepada pimpinan daerah agar langkah korektif bisa dilakukan lebih cepat.
Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi
Secara umum, APIP memiliki tugas mengawal tata kelola pemerintahan agar tetap bersih, akuntabel, dan sesuai aturan. Di daerah, fungsi ini menjadi penting karena banyak keputusan administrasi dan pengelolaan anggaran yang berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan jika tidak diawasi sejak awal.
Kehadiran KPK dalam kegiatan tersebut juga menandakan bahwa pengawasan antikorupsi di daerah masih menjadi perhatian serius. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Inspektorat, dan lembaga antirasuah dibutuhkan agar pencegahan berjalan lebih terukur dan konsisten.
Dengan dorongan agar Inspektorat menjadi benteng pertama, Pemprov Jawa Tengah menempatkan pengawasan internal sebagai instrumen utama untuk menekan risiko korupsi di lingkungan birokrasi. Peran itu kini dituntut bukan hanya administratif, tetapi juga proaktif, berani, dan mampu membaca potensi masalah sebelum menjadi kasus.
