Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tengah mengkaji kebijakan penghematan energi yang tidak hanya menyasar aparatur sipil negara, tetapi juga bupati dan wali kota di seluruh Jawa Tengah. Salah satu opsi yang dibahas adalah mendorong para pejabat dan ASN berangkat ke kantor dengan sepeda, bahkan lari, pada hari-hari tertentu.
Luthfi mengatakan langkah itu masih dalam tahap perhitungan dan belum ditetapkan teknis pelaksanaannya. Ia menyebut pemerintah daerah juga menyiapkan opsi lain, termasuk memanfaatkan kendaraan umum, sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Kebijakan Masih Dikaji
Luthfi menegaskan bahwa gagasan tersebut muncul sebagai bagian dari upaya efisiensi konsumsi energi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ia menyebut seluruh skema masih dihitung bersama, termasuk kemungkinan penerapannya untuk ASN, bupati, dan wali kota.
“Sudah kita kalkulasi, kalau perlu besok hari tertentu semua ASN kita naik sepeda dengan seluruh bupati/wali kota. Jadi ke kantor naik sepeda,” kata Luthfi di Semarang, Senin.
Meski begitu, ia belum memberi kepastian apakah aturan itu akan berlaku setiap hari atau hanya pada waktu tertentu. Menurut dia, pembahasan teknis masih berjalan dan belum ada keputusan final soal pola penerapannya.
Opsi Selain Sepeda
Selain bersepeda, Luthfi membuka kemungkinan penggunaan kendaraan umum sebagai bagian dari penghematan energi. Ia menyebut sosialisasi akan dilakukan setelah kebijakan resmi diumumkan agar pelaksanaannya berjalan seragam di lingkungan pemerintahan daerah.
“Jadi ini nanti akan kita lakukan sosialisasi, kita kaji, begitu pemerintah sudah umumkan, Provinsi Jawa Tengah sudah siap,” ujarnya.
Luthfi juga menyebut opsi lain yang sedang dipertimbangkan adalah lari ke kantor. Ia mengatakan semua kemungkinan masih dihitung, termasuk apakah kebijakan itu bisa berlaku untuk perjalanan pergi dan pulang kerja.
Menunggu Arahan Pemerintah Pusat
Pemprov Jateng saat ini masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat yang mengatur teknis penghematan energi. Luthfi menyampaikan surat tersebut direncanakan terbit pada Selasa, sehingga daerah masih menahan diri sebelum menetapkan kebijakan turunan.
Ia juga mengatakan skema bekerja dari rumah atau work from home masih dalam pembahasan. Menurut dia, hari penerapan WFH juga belum ditentukan karena pemerintah daerah masih menunggu kejelasan aturan dari pusat.
Poin yang Sedang Dibahas Pemprov Jateng
- ASN di lingkungan Pemprov Jateng naik sepeda ke kantor pada hari tertentu.
- Bupati dan wali kota di Jawa Tengah ikut menerapkan pola serupa.
- Opsi tambahan berupa penggunaan kendaraan umum.
- Kemungkinan berangkat kerja dengan cara lari ke kantor.
- Skema WFH masih dikaji dan belum diputuskan jadwalnya.
Rencana kebijakan ini menunjukkan arah penghematan energi yang ingin didorong Pemprov Jateng dengan melibatkan pejabat daerah secara langsung. Hingga kini, semua opsi masih berada pada tahap kajian sambil menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan di lapangan.
