Kemarau Mengintai Produksi Pangan Jatim, Khofifah Minta Kepala Daerah Bergerak Cepat

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta bupati dan wali kota di wilayahnya memperkuat langkah strategis untuk menjaga produksi pertanian. Instruksi itu disampaikan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau dan menjaga ketahanan pangan daerah tetap stabil.

Khofifah menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menunggu dampak kekeringan muncul sebelum bertindak. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan bergerak sejak dini agar produksi pangan tetap terjaga dan target swasembada nasional tidak terganggu.

Instruksi lewat surat resmi

Arahan itu tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 500.6.1/10499/110/2026. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-73/TI.050/M/03/2026 tertanggal 9 Maret 2026 tentang antisipasi dini musim kemarau.

Khofifah menyebut koordinasi antardaerah harus diperkuat agar strategi antisipasi berjalan seragam. Menurut dia, kerja bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta unsur lain menjadi kunci menghadapi musim kemarau.

Risiko kekeringan dipetakan sejak awal

Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan berlangsung pada April hingga Agustus 2026. Periode itu dinilai berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.

Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan secara lebih rinci. Pemda juga diminta membangun sistem peringatan dini atau early warning system dan mengaktifkan brigade kekeringan di lapangan.

Langkah teknis yang diminta dilakukan

Upaya menjaga produksi pertanian tidak hanya bertumpu pada pemetaan risiko, tetapi juga pada pengelolaan air yang lebih efektif. Pemerintah daerah didorong mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi, membangun embung, memanfaatkan sumur air dangkal, serta mengoptimalkan pompanisasi dan perpipaan.

Selain itu, daerah dengan potensi tanam yang masih baik diminta mempercepat masa tanam. Langkah ini perlu disertai penggunaan varietas tahan kekeringan dan berumur genjah agar tanaman lebih siap menghadapi keterbatasan air.

Berikut poin langkah yang didorong pemerintah daerah:

  1. Memetakan wilayah rawan kekeringan.
  2. Mengaktifkan sistem peringatan dini dan brigade kekeringan.
  3. Merehabilitasi jaringan irigasi dan membangun embung.
  4. Memanfaatkan sumur air dangkal, pompanisasi, dan perpipaan.
  5. Menyesuaikan pola tanam dengan iklim dan ketersediaan air.
  6. Mempercepat tanam dengan varietas tahan kekeringan.

Sinergi dengan petani dan penyuluh

Khofifah menegaskan keberhasilan menjaga produksi pertanian bergantung pada kerja bersama berbagai pihak. Pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan petani, penyuluh, Forkompimda, dan seluruh pemangku kepentingan agar produksi pangan tetap optimal.

Ia juga meminta pemerintah daerah aktif melaporkan perkembangan produksi pertanian sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi. Laporan berkala dinilai penting agar setiap hambatan di lapangan bisa segera direspons.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan optimistis langkah antisipatif itu dapat menekan dampak kemarau. Di tengah perubahan iklim, menjaga produksi pangan disebut menjadi bagian penting agar Jawa Timur tetap berperan sebagai lumbung pangan nasional.

Baca selengkapnya mengenai topik ini di: jatim.antaranews.com

Berita Terkait

Back to top button