Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jabar bukan sekadar penyesuaian pola kerja. Menurut dia, skema ini menjadi langkah efisiensi besar-besaran untuk memangkas biaya birokrasi hingga 30 persen dan mengalihkan anggaran rutin ke program yang lebih berdampak bagi masyarakat.
Dedi menyampaikan bahwa penghematan itu muncul karena aktivitas kantor berkurang, sehingga belanja operasional ikut turun. Ia menyebut pengeluaran seperti listrik, air, internet kantor, bahan bakar minyak untuk mobilitas pegawai, hingga perjalanan dinas mengalami penurunan yang signifikan.
WFH Sudah Diterapkan Lebih Dulu di Jabar
Dedi mengatakan Jawa Barat sebenarnya telah lebih dulu menjalankan pola kerja fleksibel ini sebelum penguatan kebijakan dari pemerintah pusat. Ia menyebut Pemprov Jabar sudah menerapkan WFH selama sekitar enam bulan.
“WFH di Jabar itu sudah berlangsung lama. Jadi kalau hari ini ada penguatan dari pemerintah pusat, ya kita lebih senang,” ujar Dedi saat berbicara di Cirebon, sebagaimana dikutip dari sumber referensi.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi di Jawa Barat tidak hadir secara mendadak. Pemprov Jabar disebut telah menyiapkan pola kerja yang lebih ramping untuk memperkecil beban anggaran rutin birokrasi.
Belanja Pegawai Turun, Anggaran Pembangunan Naik
Dedi menjelaskan bahwa penghematan dari WFH ikut menggeser komposisi belanja daerah. Ia menyebut belanja pegawai di Jabar kini tinggal 30 persen, sementara sekitar 60 persen anggaran sudah diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.
- Belanja pegawai ditekan menjadi 30 persen.
- Sekitar 60 persen anggaran dialihkan ke pembangunan.
- Prioritas belanja mencakup infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- Biaya operasional kantor ikut turun karena aktivitas fisik berkurang.
Skema itu dinilai memperkuat posisi APBD Jabar agar lebih berpihak pada kebutuhan publik. Di sisi lain, efisiensi juga membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk program layanan dasar.
Dampak Efisiensi pada Biaya Birokrasi
Menurut penjelasan Dedi, WFH memotong sejumlah pos pengeluaran yang selama ini rutin menyerap anggaran. Ia menilai perubahan cara kerja ASN bisa berdampak langsung pada biaya administrasi pemerintahan.
Berikut beberapa pos yang disebut ikut turun:
| Pos pengeluaran | Dampak WFH |
|---|---|
| Listrik dan air | Pemakaian kantor berkurang |
| Internet kantor | Kebutuhan operasional menurun |
| BBM kendaraan dinas | Mobilitas pegawai lebih kecil |
| Perjalanan dinas | Aktivitas luar kantor lebih terbatas |
Dengan berkurangnya kebutuhan itu, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk mengarahkan dana pada layanan yang dinilai lebih penting. Dedi menekankan bahwa efisiensi ini bukan hanya soal penghematan, tetapi juga soal mengubah cara kerja birokrasi agar lebih produktif.
Dorongan Hidup Hemat Energi di Masyarakat
Selain di lingkungan pemerintahan, Dedi juga mengaitkan efisiensi dengan kebiasaan masyarakat. Ia mendorong pelajar untuk membiasakan diri berjalan kaki ke sekolah dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor pribadi.
Langkah itu, menurut dia, sejalan dengan upaya menekan konsumsi energi nasional dan membangun kesadaran lingkungan. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan efisiensi di Jawa Barat tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga pola mobilitas warga.
Kebijakan WFH yang dipertahankan Pemprov Jabar kemudian diposisikan sebagai bagian dari reformasi tata kelola yang lebih luas. Pemerintah daerah disebut ingin menjaga belanja rutin tetap terkendali sambil memperbesar alokasi untuk kebutuhan layanan publik yang lebih langsung dirasakan masyarakat.
