Komisi V DPRD Jawa Barat menyoroti capaian kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melampaui target program. Alih-alih langsung dianggap sebagai keberhasilan penuh, kondisi itu dinilai perlu dikaji untuk memastikan target yang ditetapkan, proses pelaksanaan, dan hasil di lapangan benar-benar selaras.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana, mengatakan capaian di atas target tidak otomatis menunjukkan kinerja ideal. Ia menilai perlu ada penelusuran untuk mengetahui apakah target awal terlalu rendah atau justru program berjalan jauh lebih efektif dari rencana.
Evaluasi dalam pembahasan LKPJ
Encep menyebut evaluasi menyeluruh menjadi penting dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025. Menurut dia, hasil evaluasi tidak boleh berhenti pada angka capaian, tetapi harus melihat kesesuaian perencanaan dengan implementasi program.
“Atau karena alasan kinerja pelaksanaan program yang sudah berjalan sangat baik,” ujar Encep, Kamis (2/4/2026). Pernyataan itu menegaskan bahwa capaian tinggi tetap harus diuji agar tidak menimbulkan bias dalam penilaian kinerja pemerintah daerah.
Pendalaman dilakukan di beberapa wilayah
Pembahasan LKPJ Gubernur TA 2025 berlangsung selama tiga hari di sejumlah wilayah, mulai dari Purwakarta hingga Bekasi. Agenda itu difokuskan pada pendalaman capaian program lintas sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
Sejumlah sektor masuk dalam perhatian Komisi V, mulai dari pendidikan, sosial, kebencanaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, hingga kesehatan. Pendalaman itu juga melibatkan perangkat daerah terkait agar pembahasan berjalan lebih detail dan berbasis data.
Daftar perangkat daerah yang dilibatkan
- Bappeda
- BPKAD
- Dinas Pendidikan
- Dinas Sosial
- BPBD
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Biro Kesejahteraan Rakyat
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
- DP3AKB
- Dinas Pemuda dan Olahraga
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Dinas Kesehatan beserta rumah sakit dan laboratorium kesehatan daerah
Keterlibatan lintas perangkat daerah ini dinilai penting karena masing-masing sektor punya indikator capaian yang berbeda. Dengan begitu, DPRD dapat melihat apakah target yang terlampaui memang mencerminkan efektivitas program atau justru perlu koreksi pada tahap perencanaan.
Fokus pada akurasi perencanaan dan anggaran
Komisi V menilai LKPJ 2025 berfungsi sebagai instrumen evaluasi atas pelaksanaan program pemerintah daerah. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran berikutnya agar lebih tepat sasaran.
Encep menegaskan, evaluasi yang dilakukan harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Ia juga menyebut pembahasan itu diharapkan tidak berhenti pada sisi administratif, tetapi mendorong perbaikan kualitas layanan publik di Jawa Barat.
Hasil pendalaman di tingkat komisi akan masuk ke dalam rekomendasi DPRD Jawa Barat melalui Panitia Khusus LKPJ Gubernur TA 2025. Rekomendasi tersebut nantinya menjadi dasar penting untuk memastikan program daerah berjalan lebih akurat, terukur, dan sesuai prioritas pembangunan.
