Jatim Siaga Kemarau 2026, Khofifah Instruksikan Mitigasi Pangan Lebih Awal

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi ancaman kemarau pada musim tanam mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan seluruh kepala daerah memperkuat mitigasi sektor pertanian agar produksi pangan tetap terjaga di tengah potensi kekeringan.

Instruksi itu diterbitkan melalui surat Gubernur Jawa Timur Nomor 500.6.1/10499/110/2026 sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Pertanian RI Nomor B-73/TI.050/M/03/2026 tertanggal 9 Maret 2026. Pemerintah daerah diminta bergerak lebih awal karena risiko kemarau diperkirakan dapat memengaruhi produktivitas lahan di sejumlah wilayah Jawa Timur.

Mitigasi Didorong Sejak Dini

Khofifah menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dilakukan sebelum dampak kekeringan muncul di lapangan. Ia menyebut keberlanjutan produksi pertanian perlu dijaga agar kebutuhan pangan masyarakat tetap aman dan target swasembada nasional tidak terganggu.

“Langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini guna menjaga keberlanjutan produksi pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional,” kata Khofifah di Surabaya, Jumat. Ia juga meminta bupati dan wali kota memperkuat koordinasi lintas sektor agar respons terhadap kemarau berjalan serempak.

Berdasarkan proyeksi BMKG, musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan berlangsung pada April hingga Agustus dengan risiko kekeringan yang meningkat di beberapa daerah. Kondisi ini membuat pemerintah daerah diminta tidak menunggu situasi darurat sebelum mengambil tindakan teknis di lapangan.

Langkah Teknis yang Diminta ke Daerah

Pemerintah provinsi meminta pemerintah kabupaten dan kota menjalankan serangkaian langkah mitigasi yang langsung menyasar wilayah pertanian rawan kekeringan. Langkah itu mencakup pemetaan daerah rentan, penguatan sistem peringatan dini, hingga aktivasi brigade kekeringan untuk respons cepat.

Berikut langkah yang ditekankan dalam instruksi tersebut:

1. Memetakan wilayah rawan kekeringan secara detail.
2. Membangun sistem peringatan dini atau early warning system.
3. Mengaktifkan brigade kekeringan di daerah terdampak.
4. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air melalui rehabilitasi irigasi, embung, sumur air dangkal, pompanisasi, perpipaan, dan irigasi perpompaan.
5. Mendorong percepatan masa tanam di wilayah yang masih punya peluang produksi.
6. Menggunakan varietas tahan kekeringan dan berumur genjah.
7. Menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim dan ketersediaan air setempat.
8. Memperkuat koordinasi dengan petani, penyuluh, forkopimda, dan pemangku kepentingan lain.

Khofifah menyebut penguatan jaringan air menjadi salah satu kunci agar tanaman tetap mendapat pasokan yang cukup saat curah hujan menurun. Ia juga menekankan pentingnya pemilihan varietas yang sesuai agar petani tidak kehilangan banyak waktu dan air saat memasuki periode kemarau.

Fokus pada Ketahanan Pangan Daerah

Jawa Timur memegang peran penting dalam pasokan pangan nasional, sehingga gangguan produksi di provinsi ini berpotensi berpengaruh luas. Karena itu, pemerintah daerah diminta menjaga ritme tanam dan memastikan lahan produktif tetap bisa dimanfaatkan secara optimal selama musim kering.

Khofifah menilai sinergi menjadi elemen terpenting dalam menghadapi ancaman kemarau. Menurut dia, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri karena penguatan mitigasi memerlukan dukungan petani, penyuluh, forkopimda, dan stakeholder lain di lapangan.

“Sekali lagi sinergi menjadi kunci. Pemerintah daerah harus bergerak bersama dengan petani, penyuluh, forkompinda dan seluruh stakeholder agar produksi pertanian khususnya pangan tetap optimal,” ujarnya. Pemerintah provinsi juga meminta langkah antisipatif ini dijalankan secara konsisten agar risiko penurunan produksi bisa ditekan sejak awal musim kemarau.