Komisi V DPRD Jawa Barat menemukan sejumlah capaian organisasi perangkat daerah atau OPD yang terlihat melonjak jauh di atas target dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tahun 2025. Temuan ini langsung memunculkan pertanyaan apakah peningkatan itu lahir dari kinerja yang benar-benar kuat atau justru karena target awal ditetapkan terlalu rendah.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana, menilai capaian yang melampaui target tidak otomatis bisa dibaca sebagai prestasi murni. Menurut dia, evaluasi harus melihat apakah ada kelemahan dalam penetapan target atau memang pelaksanaan program berjalan jauh lebih efektif dari rencana awal.
Evaluasi Lintas Sektor
Pembahasan LKPJ dilakukan melalui evaluasi maraton selama tiga hari dari Purwakarta hingga Bekasi. Komisi V menyoroti sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan layanan RS serta Labkesda.
Selain itu, pembahasan juga mencakup bidang sosial dan kebencanaan melalui BPBD dan Dinas Sosial. Komisi V turut mendalami sektor ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.
Pendalaman ini melibatkan pula Bappeda dan BPKAD untuk mencocokkan arah kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program di lapangan. DPRD menekankan bahwa angka capaian harus benar-benar mencerminkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya tampak baik dalam dokumen laporan.
Sorotan pada kualitas target
Encep mengatakan penilaian atas LKPJ 2025 tidak cukup berhenti pada angka realisasi program. Menurut dia, kualitas target perlu diuji agar evaluasi tidak keliru membaca situasi kinerja OPD.
Berikut fokus penilaian yang menjadi perhatian DPRD Jabar dalam pembahasan tersebut:
- Kesesuaian target awal dengan kondisi riil di lapangan.
- Ketercapaian program dibanding kebutuhan masyarakat.
- Sinkronisasi antara perencanaan, anggaran, dan implementasi.
- Dampak layanan publik yang dirasakan langsung warga.
Komisi V menilai ketepatan target menjadi penting karena bisa memengaruhi arah kebijakan berikutnya. Jika target terlalu rendah, capaian tinggi tidak selalu menunjukkan lonjakan performa yang sesungguhnya.
Arah rekomendasi untuk pemerintah provinsi
Encep menegaskan bahwa LKPJ menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah. Hasil pembahasan lapangan akan diserahkan kepada Panitia Khusus LKPJ sebagai bahan rekomendasi resmi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
DPRD berharap rekomendasi yang dihasilkan mampu mendorong perbaikan perencanaan dan penganggaran agar lebih tepat sasaran. Dengan begitu, target yang disusun pada tahun mendatang diharapkan lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Jawa Barat.
Pembahasan ini juga menjadi sinyal bahwa DPRD ingin memastikan capaian OPD tidak hanya dilihat dari angka persentase, tetapi dari mutu layanan publik yang diberikan. Dengan evaluasi yang lebih ketat, pemerintah daerah diharapkan menyusun target yang lebih menantang sekaligus terukur agar kinerja perangkat daerah bisa dinilai secara lebih akurat.
