Warga Bekasi dan sekitarnya kini mendapat peluang baru untuk memiliki hunian vertikal dengan skema cicilan yang jauh lebih ringan. Program di kawasan Meikarta itu menawarkan angsuran mulai Rp1,3 jutaan per bulan dan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah serta buruh di sekitar kawasan industri.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut rencana tersebut dengan gembira karena skema itu dinilai lebih realistis bagi pekerja bergaji UMK dan UMP. Program ini lahir dari kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin Maruarar Sirait.
Skema baru untuk hunian terjangkau
Pemerintah menyiapkan perubahan besar pada proyek Meikarta yang sempat menghadapi berbagai persoalan. Sebagian lahan di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, akan diarahkan menjadi apartemen subsidi untuk masyarakat yang kesulitan masuk pasar hunian komersial.
Langkah itu tidak hanya menyasar penyelesaian hak konsumen, tetapi juga membuka akses kepemilikan rumah bagi kelompok pekerja di wilayah industri. Pemerintah menilai kawasan Bekasi memiliki kebutuhan hunian yang tinggi karena pertumbuhan ekonomi dan mobilitas tenaga kerja yang terus meningkat.
Cicilan bisa lebih panjang
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa tenor pembiayaan akan dibuat lebih panjang agar cicilan lebih rendah. Skema yang semula sekitar 20 tahun dapat diperpanjang hingga 30 tahun untuk menekan beban bulanan pembeli.
Dengan skema tersebut, unit satu kamar tidur bisa dicicil sekitar Rp1,3 jutaan per bulan. Untuk unit dua kamar tidur, harga dipasarkan di kisaran Rp288 juta hingga Rp300 juta dengan cicilan sekitar Rp2,3 juta per bulan.
Sementara itu, untuk tipe tiga kamar tidur dengan luas sekitar 45 meter persegi, angsuran diperkirakan mencapai Rp3,7 juta per bulan. Pemerintah menyebut pilihan unit ini tetap diarahkan agar masih terjangkau bagi pekerja dengan pendapatan menengah ke bawah.
Data skema hunian Meikarta
- Unit 1 kamar tidur: cicilan sekitar Rp1,3 jutaan per bulan.
- Unit 2 kamar tidur: harga Rp288 juta hingga Rp300 juta, cicilan sekitar Rp2,3 juta per bulan.
- Unit 3 kamar tidur: luas sekitar 45 meter persegi, cicilan sekitar Rp3,7 juta per bulan.
- Tenor pembiayaan: bisa diperpanjang hingga 30 tahun.
- Subsidi proses awal: sekitar Rp4 juta ditanggung pemerintah.
Subsidi biaya awal jadi pembeda
Sri Haryati dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP menyebut pemerintah juga menyiapkan subsidi proses awal pembelian. Bantuan itu mencakup biaya administrasi, provisi, dan sejumlah komponen awal lain yang biasanya memberatkan konsumen.
Ia menyampaikan subsidi proses sebesar Rp4 juta agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak perlu menanggung biaya awal yang besar. Kebijakan ini dinilai penting karena banyak calon pembeli gagal masuk pasar properti justru pada tahap pembayaran awal.
Perubahan istilah untuk bangun kepercayaan
Dedi Mulyadi juga menyoroti citra rumah susun yang sering dianggap kurang menarik bagi masyarakat. Ia meminta agar istilah “rumah susun” diganti menjadi “apartemen” supaya warga merasa lebih percaya diri saat membeli hunian tersebut.
Maruarar Sirait menjelaskan bahwa perubahan istilah itu masuk dalam konsep baru untuk proyek di Jawa Barat. Pemerintah berharap pendekatan tersebut dapat mengubah persepsi publik bahwa apartemen hanya milik kelompok berpenghasilan tinggi.
Dedi juga menegaskan bahwa kepemilikan apartemen kini tidak harus identik dengan penghasilan besar. Menurut dia, pekerja dengan upah daerah tetap punya peluang jika skema cicilan dan tenor dibuat masuk akal.
Fokus pada buruh dan MBR
Program ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan hunian di kawasan industri yang jumlah pekerjanya sangat besar. Bekasi dan sekitarnya menjadi salah satu wilayah prioritas karena banyak buruh dan keluarga muda mencari hunian dekat tempat kerja dengan harga yang masih terjangkau.
Pemerintah melihat model apartemen subsidi bisa menjadi solusi di tengah terbatasnya lahan perkotaan. Selain itu, hunian vertikal juga dinilai lebih relevan untuk daerah dengan kepadatan penduduk yang terus naik dan kebutuhan akses transportasi yang semakin tinggi.
Dengan skema cicilan ringan, tenor panjang, dan dukungan subsidi awal, Meikarta kini diposisikan sebagai opsi hunian yang lebih realistis bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Barat. Program ini masih akan bergantung pada implementasi teknis di lapangan, tetapi sinyal awal dari pemerintah menunjukkan arah kebijakan yang lebih terbuka untuk pekerja yang selama ini sulit menjangkau kepemilikan apartemen.
