Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Satib mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mulai mengarahkan pengadaan armada baru Trans Jatim ke kendaraan listrik. Usulan ini ia sampaikan sebagai bagian dari transisi energi dan langkah jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada BBM fosil.
Menurut Satib, pemerintah perlu memberi contoh lebih dulu dalam penggunaan energi bersih, termasuk pada sektor transportasi darat yang dikelola daerah. Ia menilai kebijakan efisiensi seperti Work From Home sudah tepat, tetapi perlu diikuti langkah konkret agar konsumsi energi fosil bisa ditekan lebih jauh.
Dorongan agar Trans Jatim memakai armada listrik
Satib menilai penambahan armada transportasi publik menjadi momentum yang tepat untuk mulai beralih ke kendaraan listrik. Ia menyebut biaya awal memang lebih tinggi, namun manfaat jangka panjangnya bisa lebih besar untuk lingkungan dan anggaran daerah.
“Pemerintah harus memulai, termasuk melalui moda transportasi darat yang dimiliki. Ketika ada penambahan armada, sebaiknya mulai diarahkan ke kendaraan listrik,” ujarnya.
Ia juga menilai penggunaan armada listrik dapat membantu menekan emisi gas buang dan memperbaiki kualitas udara di wilayah perkotaan. Dalam pandangannya, ketergantungan pada BBM impor hanya akan membuat sektor energi terus rentan terhadap fluktuasi global.
Efisiensi energi dan ketahanan nasional
Satib mengaitkan usulan itu dengan kebutuhan menjaga ketahanan energi nasional. Ia menilai langkah transisi di transportasi publik akan memberi dampak nyata karena sektor ini bersentuhan langsung dengan mobilitas masyarakat harian.
Berikut poin utama yang ia soroti:
- Pengadaan armada baru sebaiknya mulai diarahkan ke listrik.
- Transisi energi perlu dimulai dari layanan yang dikelola pemerintah.
- Penggunaan listrik dinilai lebih ramah lingkungan dalam jangka panjang.
- Ketergantungan pada BBM impor perlu dikurangi secara bertahap.
Ia menegaskan bahwa investasi awal untuk energi listrik maupun tenaga surya memang tidak kecil. Namun, menurut dia, keputusan untuk tidak memulai justru membuat daerah kehilangan peluang memperbaiki kualitas layanan dan efisiensi energi.
Integrasi transportasi publik masih menjadi pekerjaan rumah
Selain mendorong armada listrik, Satib juga menyoroti integrasi transportasi publik di Jawa Timur yang dinilai belum optimal. Ia menyebut sinkronisasi jadwal antarkoridor dan feeder di kabupaten/kota, termasuk di Surabaya, masih belum berjalan mulus.
Kondisi itu, kata dia, membuat masyarakat belum sepenuhnya terdorong beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Akibatnya, upaya menekan konsumsi BBM melalui angkutan massal belum memberikan hasil maksimal.
“Integrasinya memang belum begitu masif, terutama dengan pemerintah kabupaten/kota. Di beberapa koridor sudah ada, tetapi koneksi waktunya belum nyambung seperti sistem transportasi yang dirancang sejak awal,” kata Satib.
Koordinasi antardaerah dinilai kunci
Satib meminta Pemprov Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota memperkuat koordinasi agar layanan transportasi publik lebih terhubung. Ia menilai integrasi yang presisi akan membuat Trans Jatim dan moda pengumpan lebih mudah dipakai masyarakat.
Dalam konteks transisi energi, armada ramah lingkungan dan sistem transportasi yang tersambung dinilai bisa saling melengkapi. Jika keduanya berjalan beriringan, transportasi publik di Jawa Timur berpeluang menjadi lebih efisien, menarik, dan relevan sebagai solusi pengurangan konsumsi BBM fosil.
