Demak Dikepung Banjir, Pemprov Jateng Kunci Lahan Sawah dan Dorong Normalisasi Sungai

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah jangka panjang untuk menekan risiko banjir yang berulang di Kabupaten Demak dan kawasan Pantura sekitarnya. Fokus utamanya tidak hanya perbaikan darurat, tetapi juga penataan ruang, perlindungan lahan pertanian, dan penguatan normalisasi aliran sungai.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menyebut pemerintah kini memproses kepastian jumlah Lahan Sawah Dilindungi atau LSD agar kebijakan tata ruang punya dasar hukum yang jelas. Langkah ini ditujukan untuk menjaga fungsi lahan pertanian sekaligus mencegah alih fungsi ruang yang bisa memperbesar dampak bencana di masa depan.

Penataan ruang jadi kunci pengendalian banjir

Sumarno menegaskan bahwa pemetaan kawasan harus jelas sejak awal, terutama untuk membedakan area yang layak dikembangkan sebagai industri dan area yang wajib dipertahankan sebagai lahan pertanian. Dengan zonasi yang tegas, pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan.

Ia menyampaikan hal itu usai Rapat Paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng, Senin, saat menjelaskan bahwa penegakan aturan tata ruang akan dijalankan setelah data LSD benar-benar final. Menurutnya, kepastian ruang sangat penting agar pembangunan tidak berjalan tanpa kendali di wilayah rawan banjir.

Banjir Pantura dinilai butuh penanganan dari hulu hingga hilir

Pemerintah provinsi juga menilai persoalan banjir di jalur Pantura, termasuk Demak, tidak bisa diselesaikan hanya dengan menangani titik genangan di hilir. Faktor dari wilayah hulu ikut berpengaruh besar terhadap debit air, sedimentasi, dan tekanan pada tanggul serta sungai utama.

Sumarno mengatakan koordinasi sudah dilakukan bersama kementerian dan pemerintah kabupaten/kota agar penanganan berjalan lebih menyeluruh. Kolaborasi ini dianggap penting karena persoalan banjir menyangkut banyak kewenangan dan tidak dapat ditangani satu pihak saja.

Perbaikan Sungai Tuntang menunggu dukungan pusat

Kerusakan infrastruktur, termasuk jebolnya tanggul di aliran Sungai Tuntang, menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah. Sumarno menegaskan bahwa penanganan teknis sungai berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS.

Meski begitu, Pemprov Jateng tetap aktif menjalin komunikasi agar perbaikan fisik dan dukungan anggaran bisa segera berjalan. Gubernur juga disebut sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait alokasi dana untuk Sungai Tuntang dan pengerukan alur sungai.

Data banjir Demak dan langkah penanganan yang berjalan

Banjir di Kabupaten Demak tercatat dipicu oleh jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Desa Trimulyo dan Desa Sidoharjo. Peristiwa itu membuat ribuan warga terdampak dan terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman.

Berikut langkah yang sedang dan akan dijalankan dalam penanganan banjir Demak:

1. Menetapkan jumlah dan batas Lahan Sawah Dilindungi.
2. Mengunci zonasi ruang untuk industri dan pertanian.
3. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah.
4. Mendorong normalisasi serta pengerukan Sungai Tuntang.
5. Mempercepat perbaikan tanggul jebol melalui BBWS Pemali Juana.

BBWS Pemali Juana disebut telah menerjunkan alat berat ke titik-titik tanggul yang jebol setelah debit air mulai menurun. Perbaikan permanen kini dikebut agar risiko banjir susulan bisa ditekan, sementara pemerintah daerah terus memantau penanganan di lapangan dan menyiapkan kebijakan ruang yang lebih ketat untuk wilayah rawan banjir.