Pemilik kendaraan di Jawa Barat kini mendapat kemudahan baru saat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Mereka tidak lagi wajib membawa KTP pemilik pertama kendaraan, selama bisa menunjukkan STNK dan KTP pihak yang menguasai kendaraan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan kebijakan tersebut mulai berlaku pada 6 April. Ia menegaskan kemudahan layanan ini dibuat agar pembayaran pajak di Samsat berjalan lebih lancar dan tidak menyulitkan masyarakat.
Keluhan Warga Jadi Pemicu Perubahan
Kebijakan ini muncul setelah ada keluhan warga yang merasa dipersulit saat mengurus PKB di salah satu Samsat di Jawa Barat. Keluhan itu disampaikan melalui media sosial dan kemudian menjadi perhatian pemerintah daerah.
Warga tersebut disebut diminta membayar tambahan Rp700.000 hanya karena tidak membawa KTP pemilik asli kendaraan. Dedi Mulyadi menilai praktik seperti itu harus dihentikan karena pembayaran pajak semestinya dibuat mudah, bukan justru memberatkan.
Menurut Dedi, penyederhanaan aturan perlu dilakukan untuk mendorong kepatuhan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa tugas pemerintah adalah memudahkan warga dalam memenuhi kewajiban pajak.
Syarat Baru Pembayaran PKB di Samsat
Dalam aturan yang disampaikan tersebut, wajib pajak cukup membawa STNK asli serta KTP asli atau fotokopi milik pihak yang menguasai kendaraan. Ketentuan ini berlaku untuk pembayaran PKB tahunan di Samsat Jawa Barat.
Untuk layanan yang lebih spesifik, KTP pemilik lama tetap dibutuhkan saat pembayaran pajak lima tahunan. Artinya, kemudahan ini belum sepenuhnya menghapus seluruh kebutuhan administrasi identitas lama pada semua jenis layanan kendaraan.
Berikut ringkasan syarat yang disampaikan:
- PKB tahunan: STNK asli dan KTP asli atau fotokopi pihak yang menguasai kendaraan.
- PKB lima tahunan: KTP pemilik lama masih diperlukan.
- Lokasi layanan: Berlaku di Samsat wilayah Jawa Barat.
Dampak bagi Warga dan Layanan Samsat
Kebijakan ini berpotensi mengurangi hambatan administrasi bagi warga yang membeli kendaraan bekas atau menggunakan kendaraan milik keluarga. Banyak wajib pajak sebelumnya terkendala karena sulit menemukan KTP pemilik pertama kendaraan saat jatuh tempo pajak.
Dengan aturan baru ini, proses pembayaran diharapkan lebih cepat dan tidak menimbulkan biaya tambahan di luar ketentuan resmi. Pemerintah daerah juga berharap langkah tersebut dapat memperlancar layanan Samsat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat.
Penerapan kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah ingin menutup ruang praktik tidak resmi dalam layanan publik. Di saat yang sama, masyarakat tetap diminta membawa dokumen yang sesuai agar pembayaran pajak kendaraan dapat diproses tanpa hambatan.
