Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah meninjau langsung distribusi LPG subsidi di Karanganyar untuk memastikan pasokan tetap aman dan penyaluran berjalan lancar. Peninjauan dilakukan di SPPBE Wijaya Sarana Gasindo, Karanganyar, sebagai bagian dari pengawasan distribusi energi di tingkat daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa stok LPG di Jawa Tengah dalam kondisi aman. Ia meminta masyarakat tidak panik dan tidak terpengaruh isu dari wilayah lain yang berkaitan dengan ketersediaan LPG.
Pasokan Dipastikan Aman
Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa distribusi LPG subsidi harus berjalan tepat sasaran agar manfaatnya diterima masyarakat yang berhak. Ia juga mengingatkan kepala daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID agar aktif mengawasi peredaran LPG di lapangan.
Menurut dia, pengawasan perlu diperketat untuk mencegah penggunaan LPG 3 kg oleh sektor usaha yang tidak berhak. Hotel, restoran, katering, dan laundry diminta beralih ke LPG non-subsidi agar subsidi negara tidak salah sasaran.
Ia juga menegaskan perlunya langkah tegas terhadap praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Koordinasi dengan Polda Jawa Tengah disebut terus diperkuat untuk mengungkap potensi penimbunan maupun pengoplosan LPG di wilayah tersebut.
Data Stok dan Distribusi di Karanganyar
Executive General Manager Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto, melaporkan bahwa kondisi stok LPG di Jawa Tengah masih aman. Ketahanan stok tercatat mencapai 14.752 MT atau metrik ton.
Untuk Karanganyar, alokasi harian LPG 3 kg mencapai 143,8 MT. Pasokan itu disalurkan melalui agen dan pangkalan resmi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara merata.
Pertamina menilai penyaluran LPG di daerah berjalan optimal dengan dukungan pengawasan berlapis. Perusahaan juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait untuk menjaga distribusi tetap terkendali.
Langkah Pengawasan yang Ditekankan
Sejumlah langkah pengawasan menjadi fokus dalam peninjauan tersebut, yaitu:
- Pengawasan distribusi LPG subsidi di lapangan oleh pemerintah daerah dan TPID.
- Penertiban penggunaan LPG 3 kg pada sektor usaha yang tidak berhak.
- Pengecekan potensi penimbunan dan pengoplosan bersama aparat penegak hukum.
- Edukasi masyarakat agar membeli LPG di pangkalan resmi.
- Pemastian harga sesuai HET saat pembelian di jalur resmi.
Pertamina juga mengimbau masyarakat membeli LPG di pangkalan resmi agar harga sesuai ketentuan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan ketersediaan gas subsidi tetap stabil.
Penggunaan energi secara bijak dan sesuai kebutuhan juga kembali ditekankan kepada masyarakat. Pemerintah provinsi dan Pertamina menilai disiplin distribusi dan konsumsi menjadi kunci agar pasokan LPG subsidi di Jawa Tengah, termasuk Karanganyar, tetap terjaga untuk warga yang benar-benar membutuhkan.
