Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti pola pikir normatif yang dinilainya masih mendominasi birokrasi dan pemerintahan daerah. Ia menyebut cara berpikir seperti itu membuat perubahan berjalan lambat, bahkan cenderung mengulang pola kerja yang sama dari waktu ke waktu.
Pernyataan itu disampaikan Dedi saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Subang, ketika ia menilai laporan kinerja pemerintah daerah belum menunjukkan lompatan berarti. Dedi juga meminta agar perjalanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam empat dekade terakhir diperiksa kembali karena regulasi yang muncul menurutnya terlalu berulang dan tidak banyak berubah.
Sindiran Dedi soal budaya “cari aman”
Dedi menilai para pejabat kerap terjebak pada target yang bersifat aman dan administratif. Ia menyebut gubernur sibuk memikirkan peluang terpilih kembali, ASN menjaga tunjangan kinerja agar tidak berkurang, sementara DPR mempertahankan pokok pikiran agar tetap ada.
“Gubernur berpikirnya bagaimana terpilih lagi. ASN berpikirnya Tukin tidak boleh berkurang. DPR berpikirnya Pokir tidak boleh berkurang. Semua orang berpikir normatif, jabatan, kekuasaan, semua cari aman,” ucap Dedi dalam forum tersebut.
Menurut Dedi, pola pikir seperti itu membuat negara sulit melahirkan tokoh besar. Ia menyebut perubahan hanya bisa terjadi jika ada orang yang berani keluar dari zona nyaman dan tidak semata-mata mengejar keamanan jabatan.
Sorotan pada kinerja birokrasi
Dedi juga menyinggung budaya birokrasi yang menurutnya terlalu fokus pada indikator formal, bukan pada hasil nyata. Ia menilai logika seperti “yang penting WTP” sering dipakai sebagai ukuran keberhasilan, padahal isi dari laporan dan dampak kebijakannya justru lebih penting.
- Fokus pada status administrasi, bukan hasil akhir.
- Menjaga posisi dan anggaran agar tetap aman.
- Mengulang pola kerja lama tanpa inovasi.
- Mengabaikan evaluasi terhadap output dan outcome.
Dalam pandangannya, pola seperti itu membuat pemerintahan berjalan stagnan. Dedi menegaskan bahwa pengabdian pejabat publik semestinya diarahkan penuh untuk kepentingan negara, bukan hanya untuk menjaga kenyamanan institusi.
Regulasi dinilai berulang sejak puluhan tahun
Dedi meminta agar publik dan jajaran pemerintahan menengok kembali perjalanan Jawa Barat dalam empat dekade terakhir. Ia meyakini pola regulasi di provinsi itu tak banyak berubah dan terlalu sering mengulang formula lama.
Ia menyampaikan, “Silahkan dicek. Perjalanan pemerintah 40 tahun kebelakang Provinsi Jawa Barat regulasi pemerintahnya itu-itu saja.” Pernyataan ini menggambarkan kritiknya terhadap lambannya pembaruan kebijakan di daerah yang dipimpinnya.
Kritik tersebut sekaligus menegaskan dorongan Dedi agar birokrasi tidak hanya patuh pada prosedur, tetapi juga berani membongkar kebiasaan yang tidak efektif. Ia menilai tanpa keberanian melakukan dialektika dan perubahan, pemerintah daerah akan terus mengerjakan hal yang sama dengan hasil yang sama.
Pesan untuk pejabat daerah dan ASN
Dedi menempatkan ASN, pimpinan daerah, dan legislator dalam satu masalah yang sama, yakni kecenderungan berpikir aman. Ia menilai mentalitas itu membuat orientasi kerja bergeser dari pelayanan publik menjadi sekadar mempertahankan posisi dan fasilitas.
Pernyataan tersebut juga memperlihatkan arah politik birokrasi yang tengah didorong Dedi di Jawa Barat, yakni pemerintahan yang lebih berani mengevaluasi diri dan meninggalkan kebiasaan administratif yang tidak produktif. Dengan sorotan terhadap regulasi yang dianggap repetitif, Dedi mendorong perubahan cara kerja agar pemerintah daerah tidak berhenti pada formalitas, tetapi menghasilkan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
