OJK Jabar Dorong Inovasi Syariah, Jalan Baru Memperluas Inklusi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat mendorong pelaku industri perbankan syariah agar lebih inovatif dalam merancang produk dan layanan, sehingga akses masyarakat terhadap keuangan syariah bisa makin meluas. Dorongan itu disampaikan untuk menjawab tantangan inklusi keuangan syariah yang masih perlu diperkuat, terutama di daerah dengan sebaran masyarakat yang luas seperti Jawa Barat.

Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Jawa Barat Muhammad Ikhsan menegaskan inovasi perlu diarahkan agar kebutuhan masyarakat benar-benar terlayani. Ia menyampaikan hal itu dalam Jabar Islamic Economic Forum ke-10 di Bandung, Sabtu.

Perluasan jangkauan layanan jadi fokus utama

Ikhsan menyebut penguatan jaringan kantor masih menjadi langkah penting untuk memperluas akses layanan keuangan syariah. Jaringan itu, menurut dia, harus mampu menjangkau wilayah yang jauh dan sulit diakses agar masyarakat di pelosok juga bisa menikmati layanan yang sama.

Ia menambahkan, pengembangan jaringan kantor perlu berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kombinasi layanan fisik dan digital dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang kini menginginkan layanan yang sederhana dan cepat.

Efisiensi biaya ikut menentukan minat masyarakat

Selain akses, OJK Jawa Barat juga menyoroti faktor biaya layanan yang masih menjadi tantangan di perbankan syariah. Ikhsan menilai biaya produk syariah masih relatif lebih tinggi dibandingkan layanan konvensional pada sejumlah produk, sehingga perlu ditekan agar lebih kompetitif.

Penurunan biaya layanan dinilai penting karena bisa memperluas keterjangkauan produk keuangan syariah. Jika biaya lebih efisien, masyarakat berpeluang lebih besar untuk mulai memakai layanan syariah dalam aktivitas keuangan sehari-hari.

Literasi dan forum diskusi ikut dorong inklusi

OJK Jawa Barat juga melihat kegiatan seperti sarasehan dan forum diskusi memiliki peran dalam memperkuat inklusi keuangan syariah. JIEF ke-10 yang digelar Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Barat disebut menjadi salah satu ruang untuk memperkenalkan kembali konsep dan manfaat keuangan syariah kepada publik.

Melalui pengenalan yang lebih luas, literasi masyarakat diharapkan ikut meningkat. Jika literasi membaik, minat menggunakan layanan syariah juga berpotensi tumbuh secara lebih sehat dan berkelanjutan.

Gambaran industri keuangan di Jawa Barat

Berdasarkan data OJK Jawa Barat, sektor jasa keuangan di provinsi itu tetap menunjukkan ketahanan yang baik hingga Triwulan I 2026 di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Namun, porsi perbankan syariah masih lebih kecil dibandingkan konvensional dalam sejumlah indikator utama.

Berikut gambaran singkatnya:

1. Aset perbankan konvensional mencapai 90,30 persen atau Rp953 triliun.
2. Dana pihak ketiga konvensional mencapai 89,40 persen atau Rp671 triliun.
3. Kredit konvensional mencapai 88,58 persen atau Rp922 triliun.
4. Bank umum menguasai 96,76 persen aset, 96,94 persen DPK, dan 97,63 persen kredit.
5. Sisanya berasal dari BPR, BPRS, dan entitas syariah lainnya.

Pada sisi lembaga kecil, total aset BPR dan BPRS di Jawa Barat per Januari 2026 tercatat Rp34,24 triliun. Angka itu tumbuh 4,92 persen secara tahunan, sementara DPK mencapai Rp22,98 triliun dan kredit sebesar Rp24,69 triliun.

Meski tumbuh, sektor BPR dan BPRS masih menghadapi tekanan kualitas aset. Rasio NPL gross naik dari 11,86 persen pada Januari 2025 menjadi 13,63 persen pada Januari 2026, sedangkan laba turun tajam menjadi Rp4 miliar dari sebelumnya Rp3 miliar.

Dorongan OJK Jawa Barat terhadap inovasi keuangan syariah menjadi penting di tengah kebutuhan memperluas akses, menekan biaya layanan, dan memperkuat literasi masyarakat. Dengan jaringan yang lebih luas, dukungan teknologi, dan edukasi yang konsisten, keuangan syariah di Jawa Barat dinilai punya ruang lebih besar untuk tumbuh dan menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani optimal.