Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat menegaskan kembali komitmen persatuan umat saat menggelar halal bihalal, pengukuhan pengurus, dan Musyawarah Kerja Daerah di Masjid Raya Al Jabar, Kota Bandung. Dalam kegiatan itu, MUI Jabar membacakan ikrar yang menekankan empat prinsip utama untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman.
Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Barat periode 2025–2030, Dr. KH. Aang Abdullah Zein, M.Pd.I., memimpin langsung pembacaan ikrar bersama para pengurus yang hadir. Ia menegaskan bahwa pesan yang dibawa bukan sekadar pernyataan seremonial, melainkan pedoman sikap dalam merawat ukhuwah dan memperkuat moderasi beragama.
Empat prinsip yang ditegaskan MUI Jabar
Dalam ikrar tersebut, MUI Jawa Barat menyerukan umat agar “bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleran dalam khilafiyah, dan bekerja sama dalam dakwah.” Pernyataan itu menjadi penanda arah gerak organisasi dalam menguatkan peran keulamaan di tengah masyarakat yang majemuk.
Aang Abdullah Zein menyebut nilai-nilai itu harus menjadi fondasi moral untuk menjaga hubungan sosial-keagamaan tetap sejuk. Ia juga menekankan bahwa MUI perlu hadir sebagai perekat umat sekaligus pemberi arah yang bijak saat terjadi perbedaan pandangan.
Peran ulama diminta makin strategis
Aang menilai peran ulama ke depan harus lebih strategis dalam menjembatani dinamika sosial. Ia mendorong dakwah yang lebih inklusif dan solutif agar kehadiran MUI dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurut dia, MUI harus mampu memperkuat solidaritas dan tanggung jawab kolektif umat. Sikap itu dinilai penting agar ukhuwah tidak hanya dipahami sebagai slogan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang nyata.
Fokus pada ruang digital dan pembangunan daerah
Ketua Komisi Informasi, Komunikasi dan Digitalisasi MUI Jawa Barat, Dr. Deden Nasihin, M.KP., menyampaikan bahwa lembaganya siap ikut aktif dalam pembangunan daerah yang berlandaskan nilai keislaman dan kebangsaan. Ia menegaskan dukungan terhadap upaya mewujudkan Jabar Istimewa melalui peran keagamaan, sosial, budaya, dan digital yang berkelanjutan.
Deden juga menyoroti derasnya arus informasi digital yang kerap memicu disinformasi dan polarisasi. Karena itu, ia menilai MUI perlu hadir sebagai penjernih informasi sekaligus penjaga etika komunikasi umat.
Sinergi ulama, pemerintah, dan masyarakat
Deden menegaskan bahwa pembangunan Jawa Barat memerlukan kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat. Ia menilai nilai-nilai keagamaan tidak boleh terpisah dari kebijakan publik agar pembangunan berjalan seimbang antara tradisi dan modernitas.
Ia menyebut arah itu sejalan dengan semangat “lembur diurus, kota ditata” yang ditempatkan sebagai pendekatan pembangunan yang inklusif. Dalam pandangannya, keseimbangan sosial hanya bisa terjaga jika semua unsur bergerak bersama.
Dakwah digital jadi perhatian utama
MUI Jawa Barat juga menjadikan digitalisasi dakwah sebagai salah satu fokus penting ke depan. Deden mengatakan penguatan literasi digital keagamaan perlu didorong agar konten dakwah mampu menjangkau generasi muda dengan cara yang relevan.
Ia menambahkan, teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana memperluas kemaslahatan dan memperkuat persatuan. Dengan arah itu, MUI diharapkan tidak hanya hadir di mimbar, tetapi juga aktif di ruang digital yang kini menjadi tempat utama interaksi umat.
Source: koranpelita.co-
-
-
-
