Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah atau Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 di Bale Gede, Bale Pakuan, Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung. Forum ini menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk menyusun arah kerja pembangunan Jawa Barat tahun 2027.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan itu akan diarahkan pada pemenuhan layanan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan. Dalam forum tersebut, ia menekankan bahwa kebijakan pembangunan harus menjawab hambatan yang masih dihadapi warga, khususnya kelompok kurang mampu.
Fokus pendidikan diarahkan pada akses yang lebih terbuka
Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa Jawa Barat ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak yang terhambat untuk bersekolah. Ia menyebut dua langkah yang akan didorong, yaitu pembangunan ruang kelas baru dan pemberian subsidi bagi masyarakat kurang mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Arah kebijakan itu menunjukkan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Pendekatan tersebut juga dimaksudkan agar layanan pendidikan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan biaya.
Layanan kesehatan ikut masuk prioritas utama
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian dalam Musrenbang tersebut. Gubernur Jawa Barat menekankan perlunya layanan kesehatan yang merata, termasuk bagi warga yang belum terjamin BPJS namun tergolong tidak mampu.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat dalam kategori itu tetap dapat memperoleh perawatan di ruang kelas tiga rumah sakit yang ditunjuk. Pembiayaan layanan tersebut akan ditanggung bersama oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota.
Penguatan industri tetap berjalan dengan memperhatikan keseimbangan ekologis
Di luar layanan dasar, sektor industri juga masuk dalam pembahasan pembangunan Jawa Barat. Pemerintah provinsi memandang sektor ini sebagai penggerak ekonomi, tetapi tetap harus berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan.
Konektivitas infrastruktur juga disebut sebagai bagian penting agar pengembangan industri tidak berjalan sendiri. Dengan begitu, arah pembangunan ekonomi di Jawa Barat diharapkan tetap memperhatikan aspek ekologis dan dukungan infrastruktur yang memadai.
Forum dihadiri lintas lembaga dan kepala daerah
Musrenbang RKPD tersebut juga dilanjutkan dengan High Level Meeting yang membahas sejumlah agenda strategis pembangunan di Jawa Barat. Agenda ini dihadiri unsur Pemerintah Pusat, Wakil Menteri Dalam Negeri, DPR RI, DPD RI, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, serta seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat.
Hadir pula unsur Forkopimda, instansi vertikal, BUMD/BUMN, mitra CSR, para rektor perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, hingga 5 Keraton dan sesepuh. Dari Kabupaten Subang, Bupati Reynaldy Putra Andita BR bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Kepala BP4D Subang, dan jajaran turut hadir dalam kegiatan tersebut.
