Sebanyak 27 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi dilantik oleh Gubernur Ahmad Luthfi di Grhadhika Bhakti Praja, Semarang. Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah itu, Luthfi menegaskan bahwa pejabat baru harus bekerja cepat, menjaga integritas, dan merespons keluhan masyarakat dalam 1 x 24 jam.
Dari jumlah tersebut, 26 orang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan satu orang menjadi pejabat fungsional ahli utama. Komposisinya terdiri atas 13 pejabat yang mendapat promosi dan 13 lainnya yang mengalami rotasi atau mutasi jabatan.
Rotasi dinilai wajar untuk menjaga kinerja birokrasi
Ahmad Luthfi menilai rotasi dan mutasi merupakan hal yang biasa dalam birokrasi. Menurutnya, penyegaran organisasi dibutuhkan agar kerja pemerintahan tetap sehat dan pelayanan kepada publik berjalan lebih efektif.
“Mutasi atau rotasi adalah hal yang wajar. Untuk kesegaran organisasi itu sendiri,” ujar Ahmad Luthfi usai pelantikan. Ia menambahkan bahwa birokrasi harus dibuat “sehat, berdaya guna, sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak.”
Jabatan disebut sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan
Selain menekankan kinerja, Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan bahwa setiap jabatan membawa tanggung jawab moral dan spiritual. Pesan tersebut ia sampaikan agar para pejabat tidak memandang posisi baru sebagai sekadar penempatan administratif.
“Jabatan apapun yang kita emban adalah suatu amanat yang harus kita pertanggungjawabkan kepada diri sendiri maupun kepada Tuhan Maha Esa,” kata Luthfi. Penekanan ini menjadi bagian dari arahan agar pejabat bekerja dengan kesadaran penuh terhadap tugas pelayanan publik.
Pengisian jabatan disebut lewat sistem merit
Luthfi juga memastikan proses pengisian jabatan dilakukan melalui sistem merit dan telah diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia menegaskan proses tersebut tidak boleh diwarnai kepentingan pribadi atau titipan dari pihak mana pun.
“No titip-titip, no jasa penitipan. Ini tolong jadikan patokan kita, sehingga kita nanti menganut adanya clear dan good governance,” tegasnya. Pernyataan itu memperkuat pesan bahwa tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov Jateng harus berjalan terbuka dan akuntabel.
Keluhan masyarakat diminta ditangani cepat
Dalam arahannya kepada para pejabat baru, terutama kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Luthfi meminta agar birokrasi yang berbelit dipangkas. Ia ingin layanan publik bergerak lebih cepat dan tidak membuat masyarakat menunggu lama saat menyampaikan persoalan.
Ia juga menginstruksikan agar setiap keluhan masyarakat ditangani dalam waktu 1 x 24 jam. Dengan arahan itu, Pemprov Jateng menempatkan kecepatan respons sebagai ukuran penting dalam pelayanan pemerintahan sehari-hari.
Penekanan pada respons cepat, integritas, dan tata kelola yang bersih menjadi pesan utama dari pelantikan 27 pejabat tersebut. Pemerintah provinsi berharap susunan pejabat baru dapat memperkuat kerja organisasi dan membuat layanan kepada masyarakat Jawa Tengah berjalan lebih sigap.
