Presiden Prabowo Subianto meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Desa Kaliori, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kunjungan itu menyoroti pengelolaan sampah berbasis sistem terpadu yang dinilai bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
Di lokasi tersebut, Prabowo menerima paparan tentang alur pengolahan sampah dari hulu ke hilir. Sistem itu menggabungkan pemilahan dari rumah tangga, pengolahan lanjutan, hingga pemanfaatan akhir menjadi produk bernilai ekonomi.
Model pengolahan dari hulu ke hilir
Kepala UPTD TPST Banyumas, Edy Nugroho, menyampaikan bahwa fasilitas itu memakai pendekatan waste to value. Ia menegaskan sampah tidak berhenti pada proses pengumpulan, tetapi masuk ke rantai pengolahan yang memberi nilai tambah.
“Sistem kami dari hulu sampai hilir, sehingga sampah dapat diolah menjadi bernilai ekonomi,” kata Edy. Salah satu hasil olahan yang menonjol adalah Refuse Derived Fuel (RDF), yakni bahan bakar alternatif dari sampah yang diproses untuk mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir.
Data yang dipaparkan kepada Presiden menunjukkan timbulan sampah di Banyumas mencapai 738,80 ton per hari. Dari jumlah itu, sekitar 574,52 ton atau 77,76 persen sudah terkelola, sementara sekitar 164 ton per hari belum tertangani di fasilitas TPST.
Apresiasi Prabowo untuk sistem Banyumas
Prabowo menilai model pengelolaan sampah di Banyumas berjalan efektif dan layak diperluas ke daerah lain. Pemerintah pusat, kata dia, akan memberi dorongan agar sistem serupa bisa tumbuh di lebih banyak wilayah.
“Ini sangat efektif dan bisa menjadi contoh. Pemerintah pusat akan mendorong serta memberikan dukungan agar sistem ini dapat dikembangkan,” ujar Prabowo. Ia juga menegaskan bahwa persoalan sampah masuk prioritas nasional yang harus segera dikendalikan.
Presiden menyebut pengelolaan sampah perlu ditangani dalam waktu dekat. “Dalam dua hingga tiga tahun ke depan, pengelolaan sampah harus bisa kita kendalikan,” tegasnya.
Jawa Tengah percepat fasilitas RDF
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan Presiden juga memberi perhatian pada pengembangan fasilitas RDF di berbagai daerah di provinsi itu. Saat ini, ada 13 kabupaten yang masih dalam tahap pengembangan RDF dan tiga kabupaten sudah beroperasi.
Luthfi menilai Banyumas menjadi contoh nyata pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan masyarakat dan sektor industri. “Ini menjadi role model. Dari hulu sampai hilir kita kerjakan bersama,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mempercepat pembangunan fasilitas RDF dengan dukungan empat pabrik semen sebagai offtaker hasil olahan sampah. Skema pengolahan regional pun disiapkan untuk wilayah dengan volume sampah besar seperti Semarang Raya, Pekalongan Raya, dan Tegal Raya.
Target zero sampah lebih cepat
Jawa Tengah menempatkan pengelolaan sampah sebagai agenda penting dalam percepatan penanganan lingkungan. Ahmad Luthfi menyebut target daerah itu dibuat lebih cepat dari target nasional yang berlaku secara umum.
“Target nasional 2029, tetapi Jawa Tengah optimistis bisa mencapai zero sampah pada 2028,” kata Luthfi. Ia menambahkan, Presiden juga mengapresiasi kinerja pengelolaan sampah di Jawa Tengah yang dinilai sudah berada di jalur yang tepat.
Dengan dukungan pusat, penguatan fasilitas RDF, dan model kerja terpadu seperti di Banyumas, Jawa Tengah menempatkan pengelolaan sampah sebagai program yang diharapkan mampu menekan timbulan sampah sekaligus menghasilkan nilai ekonomi dari limbah yang selama ini sulit tertangani.
