Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka opsi pembinaan lewat program barak militer bagi para pelaku kerusuhan di kawasan Dago. Dari sejumlah pelaku itu, enam orang disebut masih pelajar aktif dan berada di bawah umur.
Opsi tersebut ia kaitkan dengan kebutuhan pembinaan yang tidak berhenti pada proses hukum. Dedi menilai pendekatan ini dapat membantu membentuk kedisiplinan dan pemahaman kebangsaan para pelaku.
Menurut Dedi, kasus itu perlu dilihat dari aspek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama jika melibatkan anak di bawah umur. Ia menegaskan bahwa unsur pembinaan tetap perlu diperhatikan dalam penanganan perkara tersebut.
“Kita lihat aspek hukumnya. Di dalamnya kan ada pembinaan, kita lihat aspek KUHP-nya, berarti pidana anak di bawah umur,” ujar Dedi Mulyadi di Sumedang, Jawa Barat, seperti dilansir Antara.
Dedi juga menyebut pemerintah membuka ruang pembinaan karakter berbasis kedisiplinan, termasuk pendidikan ala barak militer. Ia menyampaikan bahwa pada bulan Juni ada sekitar 250 peserta program barak militer yang akan mengikuti pembinaan itu.
“Bulan Juni ini ada sekitar 250 orang, termasuk para ketua OSIS, yang akan mengikuti pendidikan barak militer itu. Itu bisa saja mereka masuk untuk ikut dibina,” ujarnya.
Ia berharap program tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membina generasi muda agar memiliki kedisiplinan dan pemahaman kebangsaan yang lebih kuat. Dalam pandangannya, pembinaan semacam ini bisa diarahkan kepada para pelaku kerusuhan yang masih muda.
Pada kesempatan yang sama, Dedi menilai kericuhan yang terjadi pada Jumat, 1 Mei 2026, dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa orasi. Ia menyebut kondisi itu membuat aksi tersebut terlihat sengaja diarahkan untuk menimbulkan gangguan keamanan.
“Bukan kasus May Day. Karena May Day berjalan dengan aman dan tertib, kemudian mereka tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan, tanpa orasi. Artinya sudah diniatkan untuk membuat rusuh,” jelasnya.
Salah satu pos polisi di kawasan Tamansari, Kota Bandung, juga dilaporkan dibakar oleh sekelompok massa dalam peristiwa itu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan penanganan pelaku kerusuhan akan mengedepankan proses hukum sekaligus membuka ruang pembinaan karakter, terutama bagi mereka yang masih di bawah umur.
