Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menyoroti truk overload yang masih leluasa melintas di jalan provinsi. Ia menilai pelanggaran muatan berlebih bukan sekadar soal aturan lalu lintas, tetapi sudah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan ketahanan infrastruktur jalan.
Sorotan itu ia sampaikan melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, saat menegur langsung para sopir truk. Dalam video tersebut, Dedi menanyakan berat muatan yang dibawa untuk membuka mata para pengemudi dan pemilik kendaraan terhadap risiko yang ditimbulkan.
Jalan provinsi hanya dirancang menahan beban terbatas
Dedi menegaskan jalan provinsi dibangun dengan standar teknis tertentu dan hanya mampu menahan beban maksimal hingga 8 ton. Namun di lapangan, truk-truk besar yang lewat disebut membawa beban yang jauh lebih tinggi.
Menurut Dedi, muatan kendaraan itu bahkan bisa mencapai 42 ton. Kondisi tersebut dinilai menjadi penyebab utama kerusakan jalan yang parah, termasuk ambles yang kerap terjadi di sejumlah titik.
Pernyataan itu ia sampaikan dengan nada tegas agar ada kesadaran bahwa jalan yang baik dibangun dengan biaya dan perencanaan yang tidak sederhana. Saat fasilitas itu rusak karena muatan berlebih, beban akhirnya kembali ditanggung publik.
Teguran moral untuk sopir dan pemilik kendaraan
Dalam penyampaiannya, Dedi juga mengutip firman Allah SWT, “Maka nikmat mana lagi yang akan kalian dustakan?” Kutipan itu ia gunakan sebagai teguran moral atas sikap yang dianggap mengabaikan fasilitas yang sudah disediakan pemerintah.
Ia menyoroti bahwa jalan yang layak dipakai justru dirusak oleh keserakahan sendiri. Pesan itu diarahkan bukan hanya kepada sopir, tetapi juga kepada pemilik kendaraan dan pihak yang mengambil keputusan soal pengangkutan barang.
Dedi meminta agar pengawasan dan penindakan tidak berhenti pada formalitas. Ia menilai langkah seperti itu tidak cukup untuk menghentikan pelanggaran yang terus berulang di lapangan.
Penegakan aturan diminta lebih serius
Gubernur Jawa Barat itu menekankan perlunya evaluasi yang kualitatif dan mendalam terhadap persoalan kendaraan overload. Ia mengingatkan agar penegakan aturan tidak berjalan normatif atau sekadar asal mengikuti prosedur.
Dalam kalimat khas Bahasa Sunda, ia juga menegaskan agar tindakan yang diambil benar-benar serius dan menyelesaikan masalah. Menurutnya, penindakan tidak boleh berhenti pada tilang atau peringatan ringan yang tidak memberi efek jera.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan komitmen untuk terus menindak tegas pelanggaran muatan. Langkah itu disebut penting untuk menjaga keselamatan bersama dan keawetan infrastruktur jalan di daerah.
Source: 86news.co-
-
-
-
