Pemerintah mempercepat persiapan menuju kebijakan Indonesia Zero Over Dimension Over Load atau ODOL pada 2027. Kementerian Perhubungan terus mematangkan penerapannya sambil menyiapkan sosialisasi dan penegakan hukum bagi pelanggar.
Langkah ini menempatkan sektor logistik dan angkutan barang dalam sorotan utama. Operator logistik dan asosiasi pengemudi truk menjadi sasaran sosialisasi agar transisi menuju aturan baru berjalan lebih tertib.
Sosialisasi terus diperluas
Kementerian Perhubungan tidak hanya menyiapkan aturan, tetapi juga membangun pemahaman di lapangan. Sosialisasi kepada operator logistik hingga asosiasi pengemudi truk disebut terus dilakukan.
Pendekatan ini penting karena penerapan Zero ODOL menyentuh langsung aktivitas distribusi barang. Pemerintah tampak ingin memastikan seluruh pihak yang terdampak memahami arah kebijakan sebelum aturan berjalan penuh.
Penegakan hukum ikut disiapkan
Selain edukasi, pemerintah juga membahas upaya penegakan hukum bagi pelanggar. Pembahasan ini menunjukkan bahwa kebijakan Zero ODOL tidak hanya bergantung pada imbauan, tetapi juga pada mekanisme pengawasan yang lebih tegas.
Fokus penegakan hukum menjadi bagian dari proses pematangan kebijakan. Dengan begitu, penerapan pada 2027 diharapkan tidak berhenti pada level sosialisasi saja, tetapi masuk ke tahap pelaksanaan yang lebih konkret.
Arahnya menuju 2027
Zero ODOL menjadi agenda besar karena berkaitan dengan keselamatan, kepatuhan, dan tata kelola angkutan barang. Pemerintah kini masih berada pada fase persiapan agar penerapannya nanti lebih siap diterima oleh pelaku usaha dan pengemudi.
Dengan sosialisasi yang terus berjalan dan pembahasan penegakan hukum yang ikut dimatangkan, pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan ini sedang disusun sebagai perubahan yang menyeluruh. Arah itu menegaskan bahwa 2027 menjadi target penting dalam penataan angkutan barang nasional.
Source: jateng.antaranews.com-
-
-
-
