Desakan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memutuskan nasib operasional tambang di Bogor kian menguat setelah penghentian aktivitas di Cigudeg, Parungpanjang, hingga Rumpin memicu gejolak di lapangan. DPRD Jabar menilai situasi ini tidak hanya menekan ekonomi warga, tetapi juga memperbesar risiko sosial dan keselamatan di jalur angkutan tambang.
Anggota Komisi IV sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) Tambang DPRD Jabar, Samsul Hidayat, mengatakan percepatan pembangunan jalan khusus angkutan tambang harus menjadi solusi jangka panjang. Menurut dia, keputusan soal operasional tambang tidak bisa terus ditunda karena menyangkut hajat hidup masyarakat yang bergantung pada sektor itu.
Jalan khusus jadi titik krusial
Samsul menegaskan, jalan khusus angkutan tambang sudah pernah menjadi kesepakatan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Kesepakatan itu juga sempat dipublikasikan melalui tayangan di akun YouTube KDM Channel pada 2025 lalu.
Ia menilai, tanpa jalur khusus, kendaraan tambang tetap melintas di jalan umum dan memunculkan ancaman kecelakaan. Kondisi itu disebut sudah terlihat dari kejadian di Parungpanjang beberapa hari lalu.
“Jangan sampai keterlambatan pembangunan jalan tambang justru memicu lebih banyak kecelakaan dan memakan korban di jalan raya akibat aktivitas kendaraan tambang,” ujar Samsul kepada BogorToday, Senin (11/5/2026).
Dampak ekonomi dan sosial makin terasa
Menurut Samsul, lambannya keputusan terkait operasional tambang sudah berdampak luas pada kehidupan warga di sekitar wilayah terdampak. Aktivitas ekonomi melemah, angka pengangguran naik, dan persoalan sosial ikut muncul di tengah masyarakat.
Ia menilai, penghentian operasional tambang juga ikut memicu maraknya aksi unjuk rasa dan desakan dari warga yang terdampak langsung. Situasi ini, kata dia, memperlihatkan bahwa persoalan tambang di Bogor sudah masuk ke ranah stabilitas ekonomi dan sosial.
Kajian provinsi masih ditunggu
Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut telah melakukan kajian terhadap seluruh aktivitas tambang yang saat ini dihentikan operasionalnya. Hasil kajian itu diharapkan segera menjadi dasar untuk menentukan tambang mana yang layak kembali beroperasi dan memperoleh izin.
Samsul meminta gubernur segera mengambil keputusan agar kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha tidak terus menggantung. Di sisi lain, ia menilai penyelesaian melalui jalan khusus tambang tetap harus dipercepat agar persoalan serupa tidak berulang di jalan umum.
