Krisis tenaga guru di Jawa Timur makin dekat ke titik rawan. Di tengah target penghapusan tenaga honorer pada 2027, daerah ini juga harus menghadapi gelombang pensiun guru yang mencapai puncaknya tahun ini.
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menilai kondisi itu bisa mengganggu layanan pendidikan jika tidak segera ditangani. Ia menyebut banyak sekolah di Jawa Timur sudah pincang karena kekurangan guru tetap.
Sri Untari mengatakan pemenuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah rata-rata baru mencapai 70 persen. Situasi itu menjadi lebih berat karena tahun ini ada 1.300 guru yang pensiun di Jawa Timur.
DPRD desak langkah cepat
Sri Untari berencana memanggil Dinas Pendidikan dan BKD pada pekan depan untuk meminta penjelasan yang pasti. Ia menegaskan perlu ada mitigasi sejak dini agar prestasi pendidikan di Jawa Timur tidak terganggu.
Menurut dia, masalah guru honorer tidak boleh dibiarkan menggantung. Ketidakjelasan status mereka dinilai bisa berdampak langsung pada stabilitas layanan pendidikan di sekolah.
APBD dinilai tidak cukup
Sri Untari juga menolak wacana pengalihan beban gaji honorer sepenuhnya ke daerah. Ia menilai kapasitas fiskal Jawa Timur sudah terlalu berat menanggung berbagai penugasan dari pemerintah pusat.
Ia menyebut anggaran daerah terpangkas Rp2,8 triliun pada 2026, setelah pada 2025 juga dipangkas hampir Rp5 triliun. Kondisi itu membuat ruang fiskal Jawa Timur semakin sempit untuk membiayai kebutuhan tambahan.
Politisi senior asal Dapil Malang Raya itu juga menyebut kekuatan fiskal daerah hanya 17,6 persen dari PAD. Di sisi lain, beban anggaran yang bersifat earmarked dari pusat juga disebut sudah sangat banyak.
Dorongan agar APBN ikut menanggung beban
Karena itu, Sri Untari mendesak Pemerintah Pusat melalui APBN ikut ambil bagian dalam pembiayaan tenaga pendidik. Ia menilai beban gaji guru tidak realistis jika seluruhnya disandarkan pada APBD.
Ia juga mengingatkan bahwa jumlah ASN dan tenaga kependidikan di lingkungan Pemprov Jatim sudah lebih dari 60 ribu orang. Jika pembiayaan tenaga pendidik terus dibebankan ke daerah, ia khawatir layanan kepada masyarakat bisa terganggu dan tidak berjalan optimal.
Kondisi ini menempatkan Jawa Timur pada persimpangan penting dalam menjaga mutu pendidikan. Di satu sisi, kebutuhan guru terus mendesak, sementara di sisi lain kemampuan anggaran daerah makin terbatas untuk menutup kekosongan itu.
