Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menempatkan perlindungan petani dari jeratan tengkulak sebagai prioritas dalam penguatan sektor pangan di Jawa Barat. Untuk itu, Polda Jabar menerapkan sistem ekosistem tertutup atau closed loop agar bantuan, permodalan, dan penyerapan hasil panen berjalan dalam rantai yang lebih aman bagi petani.
Skema ini dirancang supaya petani binaan tidak lagi menerima modal kerja dalam bentuk uang tunai. Bantuan dialihkan menjadi barang yang langsung dipakai untuk produksi, mulai dari bibit, alat, pupuk, hingga dukungan sampai masa panen.
Modal Tidak Lagi Berbentuk Uang Tunai
Rudi menjelaskan, pola ini dipilih agar dana tepat sasaran dan tidak mudah keluar dari kebutuhan produksi. Dengan begitu, petani diharapkan tidak terseret pembiayaan yang justru membuka ruang ketergantungan pada tengkulak.
Dalam skema tersebut, perbankan yang tergabung dalam Himbara telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat atau KUR hingga Rp 23,7 miliar kepada kelompok tani binaan Polda Jabar. Selain itu, Primkopol juga memberi pinjaman modal antara Rp 10 juta hingga Rp 30 juta per petani.
Hasil Panen Dijamin Terserap
Ekosistem tertutup itu tidak berhenti di tahap produksi. Rantai hilir juga disiapkan agar hasil panen petani memiliki kepastian pembeli dan harga lebih aman di tingkat petani.
Perum Bulog dilibatkan untuk menyerap hasil panen kelompok tani, sementara Polri juga bekerja sama dengan sektor swasta. Beberapa penyedia makanan ternak ikut membeli hasil panen petani, sehingga jalur penjualan tidak hanya bergantung pada satu pihak.
Kepala Perum Bulog Divre Jawa Barat melaporkan adanya peningkatan penyerapan komoditas jagung secara signifikan pada kuartal ini dibanding periode yang sama tahun lalu. Bulog juga disebut telah mendistribusikan dan mengamankan cadangan hingga 7.000 ton jagung.
Lahan dan Sinergi Antarinstansi
Rudi juga mengapresiasi dukungan Perum Perhutani dan PTPN dalam penyediaan lahan. Pada tahap ini, luas lahan yang sudah ditanami mencapai 12.500 hektare, atau sekitar 41 persen dari total potensi lahan yang tersedia.
Ia menilai kerja sama Forkopimda Jawa Barat, Pemkab Indramayu, TNI, Kejaksaan, dan para petani penting untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Sinergi tersebut diharapkan menjaga Jawa Barat tetap berada dalam posisi swasembada pangan seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.
Source: rejabar.republika.co.id