Pelemahan rupiah yang menembus Rp17.938 per dolar AS pada pukul 12.41 WIB, Rabu (3/6/2026), mulai memicu perhatian serius dari Pemprov Jawa Timur. Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menilai tekanan kurs ini tidak hanya menyentuh pasar keuangan, tetapi juga langsung merambat ke biaya hidup dan aktivitas ekonomi di daerah.
Emil menyebut dampaknya paling terasa pada kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah, termasuk peternak. Ia mencontohkan keluhan peternak ayam petelur soal harga pakan yang meroket, meski jagung banyak tersedia dari dalam negeri.
Tekanan biaya dari hulu ke hilir
Menurut Emil, efisiensi logistik dalam negeri menjadi faktor penting untuk meredam guncangan yang dipicu situasi global. Ia menekankan bahwa gangguan pada biaya logistik dan tekanan eksternal sebaiknya tidak terjadi bersamaan karena akan memperberat beban sektor riil.
Ia juga menyebut penguatan dolar AS ikut membuat sejumlah barang impor lebih mahal di pasar. Dampaknya terlihat pada suku cadang, peralatan elektronik, hingga kendaraan yang mengalami kenaikan banderol.
Pangan jadi prioritas utama
Di tengah pelemahan rupiah, Pemprov Jatim memilih memusatkan perhatian pada sektor pangan. Emil mengatakan pangan menjadi kunci untuk menghadapi dinamika global yang belum stabil, terutama karena Jawa Timur merupakan produsen pangan.
Pemprov Jatim juga akan menjaga stabilitas harga bahan pokok dengan turun langsung ke pasar-pasar tradisional. Jika ditemukan kenaikan harga di lapangan, pemerintah daerah akan melakukan intervensi agar harga komoditas tetap berada pada level normal sesuai patokan pemerintah.
Emil menegaskan harga di pasar harus dijaga, termasuk beras dan komoditas penting lain. Ia juga menyinggung aturan yang sempat diberlakukan agar kendaraan pengangkut logistik tetap memperoleh BBM dengan harga normal di SPBU.
Produksi pertanian ikut dijaga
Selain harga, Pemprov Jatim juga mengawal produksi dari sisi hulu melalui Dinas Pertanian. Fokus utamanya adalah masa tanam padi agar produksi dan stok beras di Jawa Timur tetap aman.
Emil menyebut upaya menjaga inflasi tidak hanya bertumpu pada pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan TPID dan Bank Indonesia. Namun, pemerintah provinsi akan tetap menaruh perhatian besar pada kelancaran masa tanam supaya produksi pertanian tidak terganggu oleh hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah.
Ia berharap langkah dari hulu hingga hilir itu mampu menjaga pasokan dan distribusi pangan tetap lancar bagi masyarakat Jawa Timur. Di saat yang sama, Pemprov Jatim juga mewaspadai ancaman bencana kekeringan yang dapat menambah tekanan pada sisi pasokan.
