Sebanyak 9.500 mahasiswa dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah se-Jawa Barat akan diterjunkan ke sekitar 950 desa dan kelurahan untuk membantu penanganan Anak Tidak Sekolah. Mereka akan bergerak melalui program Kuliah Kerja Nyata dengan fokus pada pemetaan, verifikasi, dan pendampingan berbasis lapangan.
Langkah ini menjadi sorotan karena penanganan Anak Tidak Sekolah di Jawa Barat kini tidak hanya menuntut data yang lebih akurat, tetapi juga kerja kolaboratif yang melibatkan kampus, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis karena memiliki jejaring pengabdian yang dekat dengan tingkat desa dan kelurahan.
Kolaborasi kampus dan pemerintah
Komitmen itu mengemuka dalam Lokakarya Pemetaan Anak Tidak Sekolah yang digelar Universitas Muhammadiyah Bandung bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lain untuk memperkuat penanganan ATS melalui pendekatan berbasis data.
Sebanyak 11 PTMA hadir dalam lokakarya itu, termasuk UM Bandung, UMC, UMADA, UMMI, Universitas Muhammadiyah Kuningan, UMTAS, UNISA Bandung, UMBARA, IMDA, STIKes Muhammadiyah Ciamis, dan Universitas Muhammadiyah Cileungsi. Kehadiran mereka memperlihatkan skala dukungan yang luas dari jaringan PTMA di Jawa Barat.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Purwanto, M.Pd., menegaskan bahwa tantangan utama bukan hanya jumlah anak yang belum sekolah. Menurut dia, masalah lain yang sama pentingnya adalah memastikan data yang dipakai benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai kondisi riil di lapangan.
Ia menyebut kualitas data sebagai fondasi kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, keterlibatan perguruan tinggi dinilai penting untuk membantu menghadirkan data yang lebih valid sekaligus mendukung upaya mengembalikan anak-anak ke satuan pendidikan.
Peran mahasiswa di lapangan
Melalui program KKN, mahasiswa tidak hanya mendata dan memverifikasi Anak Tidak Sekolah. Mereka juga akan memetakan faktor-faktor yang membuat anak berhenti atau tidak melanjutkan pendidikan.
Faktor yang dikaji meliputi kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, hambatan budaya, serta persoalan akses dan motivasi belajar. Pemetaan ini diharapkan memberi gambaran lebih utuh tentang sebab putus sekolah di berbagai daerah.
Purwanto mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penurunan angka Anak Tidak Sekolah sebesar 20 persen atau sekitar 75.875 anak pada tahun ini. Ia optimistis sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat memperkuat efektivitas program tersebut.
Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki data. Ia juga menekankan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan masa depan generasi muda dan kemajuan daerah.
Komitmen PTMA Jawa Barat
Koordinator PTMA Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Prof. Dr. Yadi Janwari, mengapresiasi inisiatif Universitas Muhammadiyah Bandung. Ia menilai lokakarya itu menjadi ruang konsolidasi penting untuk membangun gerakan bersama dalam mengatasi persoalan pendidikan di Jawa Barat.
Yadi menyebut keterlibatan PTMA merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Komitmen itu dijalankan melalui tridarma perguruan tinggi, terutama pengabdian kepada masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Menurut dia, penanganannya membutuhkan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan.
Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung, Prof. Dr. Herry Suhardiyanto, M.Sc., IPU., menyebut perguruan tinggi memiliki tanggung jawab akademik sekaligus sosial. Karena itu, keterlibatan mahasiswa dalam pemetaan ATS dipandang sebagai bentuk kampus yang hadir dan berdampak bagi masyarakat.
Herry menilai kegiatan itu juga memberi ruang pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa. Selain mendukung kebijakan berbasis data, mahasiswa dapat memahami persoalan sosial secara langsung melalui kerja lapangan.
Pendampingan setelah pendataan
PTMA Jawa Barat juga menyatakan kesiapan untuk ikut mendampingi anak-anak yang teridentifikasi sebagai ATS. Pendampingan itu dapat dilakukan lewat edukasi keluarga, penguatan motivasi belajar, fasilitasi akses pendidikan, serta kolaborasi dengan sekolah dan pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan PTMA juga sepakat menjajaki penyusunan pedoman bersama untuk pelaksanaan KKN di tingkat provinsi. Pedoman itu diharapkan menjadi acuan agar program pengabdian mahasiswa lebih terukur, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada penyelesaian persoalan sosial.
Kolaborasi ini menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra pembangunan daerah, bukan sekadar pelaksana pendataan. Dengan jaringan mahasiswa yang turun langsung ke desa dan kelurahan, upaya mengembalikan anak-anak ke bangku sekolah kini mendapat dukungan lapangan yang lebih luas.
Source: muhammadiyah-jabar.id-
-
-
-
