Menteri Koperasi Ferry Juliantoro menilai Jawa Tengah menjadi pelopor insersi kurikulum perkoperasian di pendidikan. Ia menyebut langkah itu sebagai sejarah karena Jateng menjadi daerah pertama yang menjalankan penyisipan materi koperasi ke dalam kurikulum.
Ferry menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat peluncuran program insersi pendidikan perkoperasian di Semarang. Ia berharap langkah Jateng bisa diikuti daerah lain agar pendidikan koperasi mendapat ruang lebih luas di sekolah.
Menurut Ferry, pengenalan koperasi sejak sekolah penting untuk mengembalikan pemahaman generasi muda terhadap ekonomi Pancasila. Ia juga menekankan bahwa koperasi perlu dipahami bukan sekadar simpan pinjam, tetapi sebagai badan usaha yang mencerminkan gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan.
Ia menilai koperasi bisa menjadi alternatif penyediaan lapangan pekerjaan bagi milenial, Gen Z, generasi muda, hingga generasi Alpha yang masih sekolah. Karena itu, ia melihat insersi kurikulum sebagai langkah strategis untuk memperkenalkan koperasi sejak dini.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan program tersebut penting agar generasi muda kembali mengenal koperasi sejak bangku sekolah. Ia menyebut koperasi sebagai amanat UUD 1945, khususnya Pasal 33, sekaligus sokoguru ekonomi yang harus dipahami masyarakat.
Luthfi juga mengatakan program itu selaras dengan kebijakan pemerintah terkait Koperasi Merah Putih. Ia menegaskan pendidikan koperasi tidak akan menambah beban belajar siswa karena materinya dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada.
Program Insersi Pendidikan Perkoperasian dijalankan dengan mengintegrasikan materi dan nilai koperasi ke dalam pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan. Pemerintah provinsi telah menyiapkan modul pendidikan perkoperasian dan membekali kepala sekolah, pengawas, serta guru untuk pelaksanaannya.
Program ini menyasar sekitar 6,38 juta peserta didik di Jateng, mulai dari SD/MI hingga SMA/SMK/MA dan SLB. Di jenjang SD/MI, siswa dikenalkan pada nilai dasar koperasi dan gotong royong.
Di jenjang SMP/MTs, materi diarahkan pada organisasi, pengelolaan, dan manfaat koperasi. Sementara pada jenjang SMA/SMK/MA, pembelajaran difokuskan pada praktik koperasi dan kewirausahaan, sedangkan untuk SLB implementasinya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
Peluncuran program di Semarang itu juga dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Toni Toharudin. Kehadiran para pejabat tersebut menandai dukungan lintas sektor terhadap upaya memasukkan nilai koperasi ke ruang pendidikan formal.
Source: jateng.antaranews.com