HMI Jatim Tagih Tanggung Jawab BI Atas Rupiah Melemah, Fiskal Pemerintah Dinilai Sudah Berjalan

Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur, Yusfan Firdaus, menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilainya makin membebani perekonomian nasional. Ia meminta publik membedakan peran pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Yusfan mengatakan Kementerian Keuangan sudah bekerja optimal menjaga stabilitas ekonomi dari sisi fiskal. Menurut dia, persoalan melemahnya rupiah berada di ranah Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

Sorotan atas peran Bank Indonesia

Dalam keterangannya kepada detikJatim, Yusfan menegaskan Bank Indonesia tidak bisa terus-menerus menjadikan faktor global sebagai alasan utama pelemahan rupiah. Ia menilai lembaga yang diberi mandat menjaga stabilitas nilai rupiah itu harus menunjukkan tanggung jawab nyata kepada publik.

Ia juga mengkritik anggapan bahwa independensi Bank Indonesia dapat dijadikan alasan untuk menghindari evaluasi. Menurutnya, independensi tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa pertanggungjawaban kepada rakyat.

Kritik terhadap arah kebijakan moneter

Yusfan kemudian mempertanyakan arah sejumlah kebijakan moneter yang dinilai lebih mempertimbangkan kepentingan pasar global. Ia meminta Bank Indonesia menjelaskan secara terbuka kebijakan yang diambil agar tidak memunculkan kecurigaan dan spekulasi di masyarakat.

Ia juga menyebut ada dugaan keterlibatan oknum mantan pejabat negara yang berkomunikasi dengan pihak asing untuk melemahkan rupiah. Yusfan menegaskan hal itu tidak mencerminkan nasionalisme dan harus dilawan.

Dalam pernyataannya, Yusfan juga menyinggung bahwa masyarakat merasakan pertumbuhan ekonomi di daerah, sementara nilai dolar terus naik. Ia mengatakan pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan pertumbuhan ekonomi tinggi.

Dorongan evaluasi dan langkah lanjutan

Yusfan meminta Presiden Prabowo tidak ragu mengingatkan Bank Indonesia atau mengambil alih langkah pengawasan yang diperlukan. Ia juga menyerukan agar jajaran Bank Indonesia diisi oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki nasionalisme tinggi.

Sebagai tindak lanjut, HMI Jatim akan menggelar Konsolidasi Mahasiswa Jawa Timur untuk membahas kondisi ekonomi nasional. Forum itu juga akan menyusun langkah advokasi terhadap kebijakan moneter yang dinilai perlu dievaluasi dan dijadikan dasar kritik dalam bentuk aksi demonstrasi.

HMI Jatim menegaskan kritik terhadap lembaga negara merupakan bagian dari kontrol publik yang sah dalam negara demokrasi. Namun, organisasi itu tetap menekankan pentingnya objektivitas, data, dan kepentingan bangsa dalam menyikapi kebijakan ekonomi.