Pemprov Jawa Tengah kembali mencatat capaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi WTP ke-15 yang diraih Pemprov Jateng secara berturut-turut.
Di balik capaian itu, ada sorotan besar pada tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Kepala Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Widhi Widayat menilai penyelesaian rekomendasi menjadi ukuran penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
TLRHP Jadi Sorotan Utama
Widhi menyebut tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Jawa Tengah sebagai salah satu yang paling menonjol dari hasil pemeriksaan tersebut. Ia bahkan menyampaikan bahwa capaian TLRHP Pemprov Jateng menjadi yang tertinggi di Indonesia.
Menurut Widhi, prestasi ini perlu terus dipertahankan oleh pemerintah provinsi. Ia menilai opini WTP bukan hanya soal laporan keuangan, tetapi juga bagian dari akuntabilitas yang berkaitan langsung dengan kualitas tata kelola.
Capaian di Atas Rata-Rata Nasional
Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan Pemprov Jateng mencatat capaian TLRHP sebesar 96,48 persen. Angka ini disebut menjadi yang tertinggi secara nasional dan jauh di atas rerata nasional yang berada di kisaran 75 persen.
Luthfi menegaskan WTP ke-15 menjadi tantangan baru bagi Pemprov Jateng untuk menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Ia menempatkan capaian itu sebagai dorongan agar jajaran pemerintah daerah terus membangun kinerja yang good and clean government.
Dorongan untuk OPD
Luthfi juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait agar tidak menunda penyelesaian rekomendasi BPK. Meski aturan memberi waktu hingga 60 hari untuk menindaklanjuti, ia meminta agar penyelesaian dilakukan secepat mungkin.
Penyerahan dokumen WTP kepada Gubernur Ahmad Luthfi dilakukan oleh Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Widhi Widayat di gedung DPRD Jateng. Capaian WTP beruntun dan tingginya penyelesaian rekomendasi BPK menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan keuangan yang mendapat perhatian nasional.
