Dua elemen Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Jawa Timur sama-sama mulai menggaungkan seruan Reformasi Jilid II. Seruan itu muncul dari BEM Nusantara Jatim Id dan BEM Nusantara Jatim Official melalui akun media sosial mereka, dengan alasan yang mereka sebut berangkat dari keresahan atas kondisi politik dan kebijakan nasional saat ini.
Di Surabaya, kedua elemen mahasiswa itu menyoroti sejumlah persoalan yang mereka anggap memantik gerakan. Mereka menyebut mulai dari program MBG, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga masuknya militerisme ke ranah sipil sebagai tanda kemunduran demokrasi.
Konsolidasi gerakan di tingkat daerah
Koordinator Daerah BEM Nusantara Jatim Id, Deni Oktaviano Pratama, mengatakan reformasi jilid II akan dimulai karena banyak persoalan yang terjadi di Indonesia. Ia menyebut keresahan itu bukan hanya datang dari mahasiswa, tetapi juga dari masyarakat luas yang melihat kondisi negara hari ini di luar prediksi bersama.
Deni menyoroti program pemerintah pusat seperti MBG dan Kopdes, pelemahan rupiah, serta masuknya militerisme ke ranah sipil sejak RUU TNI disahkan menjadi undang-undang. Ia juga mengaitkan keresahan itu dengan berbagai kasus penyerangan terhadap sipil yang menurutnya memperkuat dugaan adanya kemunduran demokrasi.
BEM Nusantara Jatim Id saat ini fokus melakukan konsolidasi di akar rumput. Setiap kabupaten dan kota yang terafiliasi di bawah jaringan itu sedang menyiapkan penguatan gerakan aksi dalam 2 atau 3 pekan ke depan.
Deni mengatakan waktu aksi belum ditetapkan karena konsolidasi masih berjalan. Namun, ia menyebut pelemahan rupiah dan dinamika kebijakan pemerintah bisa membuat gerakan turun ke jalan berlangsung lebih cepat.
Kritik pada program pemerintah
BEM Nusantara Jatim Id menegaskan bahwa mahasiswa tidak membenci sosok pemimpin negara. Meski begitu, mereka menilai program Prabowo-Gibran seperti MBG menimbulkan keresahan, terlebih setelah muncul persoalan permainan MBG yang disebut mencakup jual-beli titik lokasi dan kasus yang menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Cs sebagai tersangka.
Menurut Deni, persoalan itu menjadi bukti adanya kemunduran dalam program pemerintah saat ini. Ia juga menyebut masuknya militerisme ke ranah sipil dan penyerangan terhadap Andrie Yunus sebagai hal yang membuat mahasiswa kembali resah terhadap arah negara.
Deni menilai kritik, saran, dan ultimatum kepada pemerintah adalah bagian dari amanat rakyat. Ia mengatakan bila keadaan terus memanas, reformasi jilid II akan terjadi ketika situasinya sudah cukup muat.
Pelemahan rupiah dan beban anggaran
Seruan serupa juga datang dari BEM Nusantara Jatim Official. Koordinator Daerahnya, Muhammad Zainnur Abdillah, mengatakan mereka baru-baru ini mendiskusikan pelemahan rupiah yang disebut berada di level Rp18.012.
Ia juga menyoroti sejumlah program Prabowo-Gibran yang menurut mereka membebani ekonomi negara karena APBN banyak terserap. Dalam pandangan mereka, banyak pos anggaran yang disubsidi negara sehingga memunculkan beban fiskal yang mereka anggap perlu dikritik.
Zainnur menyebut gerakan di daerah lain, termasuk Jawa Tengah, mendorong BEM di Jawa Timur untuk tidak tinggal diam. Karena itu, pihaknya sepakat melakukan konsolidasi pada tanggal 16 dan meminta teman-teman di kampus masing-masing segera menyusun kajian.
Selain itu, BEM Nusantara Jatim Official juga ingin menaikkan narasi soal persoalan negara agar mahasiswa dan masyarakat lebih sadar. Mereka sedang membahas skema aksi simbolis yang akan dipilih dalam konsolidasi mendatang.
Isu yang akan dibawa ke aksi
Dalam gerakan yang sedang disiapkan, BEM Nusantara Jatim Official menempatkan sejumlah isu sebagai sorotan utama. Di antaranya adalah MBG, program Koperasi Desa Merah Putih, dan program pembangunan batalion yang disebut banyak menyerap anggaran.
Zainnur mengatakan masih akan ada tambahan tuntutan setelah proses konsolidasi selesai. Ia menyebut pembahasan itu akan melibatkan BEM se-Jawa Timur, termasuk perwakilan dari Surabaya, Malang, Sidoarjo, dan Gresik.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar segera sadar, membenahi sistem, serta mengevaluasi dan mengawasi kebijakan yang berjalan saat ini. Menurutnya, jika itu tidak dilakukan, gelombang aksi besar berpotensi turun ke jalan.
Zainnur menutup dengan peringatan bahwa pemerintah harus mendengar tekanan publik sebelum situasi makin memburuk. Ia menyebut para mahasiswa sebenarnya tidak ingin terjadi kericuhan atau krisis yang membuat rakyat menderita, tetapi mereka tetap akan mendesak pemerintah jika keresahan itu terus dibiarkan.
Source: www.detik.com-
-
-
-
