Jawa Barat resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Indonesia Ekonomi Syariah Forum Expo (IES Expo) 2026. Penunjukan itu datang setelah gelaran sebelumnya berlangsung di Nusa Tenggara Barat pada 2025 dan dikaitkan dengan arahan dari Kementerian Agama.
Pemilihan Jawa Barat dinilai kuat karena provinsi ini memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Di wilayah ini juga terdapat banyak pondok pesantren, pelaku usaha halal, serta institusi pendidikan yang mendapat dukungan pemerintah provinsi untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi umat dan industri halal.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan penetapan Jawa Barat sebagai tuan rumah IES Expo 2026 beriringan dengan momentum berkumpulnya ribuan warga dalam menyambut Tahun Baru Hijriah 1 Muharram. Ia menyebut suasana itu menunjukkan energi kebersamaan yang kuat di tengah masyarakat Jawa Barat.
Nasaruddin menyampaikan apresiasi saat peresmian di Masjid Raya Al Jabbar, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026). Ia berharap Jawa Barat bisa menjadi cermin kerukunan umat dan warga, sekaligus menjadi tempat yang tepat untuk menggelar IES Expo 2026.
Dalam kesempatan itu, Nasaruddin juga menyoroti hubungan harmonis antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan masyarakat. Ia menilai kedekatan itu tampak dari saling cinta antara warga dan gubernur, serta perhatian pemimpin daerah terhadap kesejahteraan rakyat.
“Luar biasa, begitu tumpah ruah dengan motivasi cinta. Kami harap Jawa Barat jadi cermin sebagai pusat kerukunan umat dan warga. Jadi sekalian hari ini kami ucapkan Bismillahirrohmanirrohim IES kami resmikan di Jawa Barat,” kata Nasaruddin di Masjid Raya Al Jabbar, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026).
Dedi Mulyadi kemudian menegaskan bahwa kerukunan dan kesejahteraan umat harus ditopang dari penguatan rumah ibadah di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Ia menilai Jawa Barat tidak perlu lagi berfokus pada pembangunan masjid-masjid megah berskala besar.
Menurut Dedi, yang lebih mendesak adalah pembenahan musala, surau kampung, atau tajug. Ia menyebut penguatan itu akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan bantuan dana desa untuk pengembangan masjid dan tajug di lingkungan masyarakat.
“Kalau masjid-masjid yang megah itu sudah banyak di Jawa Barat. Yang penting hari ini secara bertahap nanti terintegrasi dengan bantuan dana desa, mengembangkan masjid dan tajug di lingkungan masyarakat,” kata Dedi.
Pemprov Jawa Barat juga menyiapkan skema agar pengajuan dan pengelolaan biaya operasional bisa diserahkan kepada swadaya masyarakat setempat. Dengan pola itu, masyarakat tidak lagi dibebani pembentukan struktur Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM untuk mengelola kebutuhan sehari-hari rumah ibadah.
