Puluhan dapur Makan Bergizi Gratis di Jawa Timur terpaksa berhenti beroperasi karena dana program tak kunjung cair. Di saat yang sama, Badan Gizi Nasional juga membekukan ratusan Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG yang dinilai belum memenuhi syarat operasional.
Ketua Satgas MBG Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut situasi ini sudah berdampak ke banyak titik layanan. Di Kabupaten Ponorogo saja, 21 SPPG dilaporkan mogok beroperasi karena pencairan dana melalui virtual account belum masuk.
Dana mandek, operasional ikut tersendat
Emil mengatakan pihaknya akan segera melaporkan persoalan pembayaran ini ke BGN. Ia menegaskan kewenangan pencairan dana dan tindak lanjut teknis ada di BGN bersama masing-masing SPPG.
Ia menjelaskan, skema penyaluran anggaran MBG memang dikirim langsung ke rekening virtual account tiap SPPG. Dari pengalaman evaluasi sebelumnya, ia menduga mandeknya pencairan kerap berkaitan dengan syarat administrasi yang belum tuntas.
“Pembayaran ke virtual account-nya masing-masing, tapi dari pengalaman yang kami temukan juga tidak jarang itu ada kaitan dengan persyaratan administrasi yang kemudian diminta oleh BGN untuk dilengkapi,” kata Emil saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Selasa (9/6).
Ratusan titik kena suspensi
Selain masalah dana, Jawa Timur juga menghadapi pembekuan 372 SPPG oleh BGN. Ratusan titik itu disanksi karena belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS dan Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL.
Emil meminta pengelola yang dibekukan bergerak cepat melengkapi dokumen wajib tersebut dalam tenggat toleransi 30 hari. Ia menegaskan persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan juga menyangkut standar kesehatan dan lingkungan.
“Kalau yang disuspen itu kan memang dikarenakan persyaratan SLHS-nya dan IPAL-nya belum terpenuhi melampaui masa toleransi yang diberikan,” ujarnya.
Pemprov dorong percepatan koordinasi
Pemprov Jatim kini mengintensifkan koordinasi dengan BGN dan Kantor Pelayanan Program Gizi wilayah Surabaya serta Jember. Dari rekapitulasi KPPG, masih banyak SPPG yang belum melengkapi dokumen administratif, termasuk dalam proses penerbitan SLHS.
Emil menilai persoalan itu tidak selesai hanya dengan mengajukan permohonan sertifikat. Ia menyebut masih ada kelengkapan lain yang harus disiapkan oleh masing-masing SPPG agar proses bisa berlanjut.
Mantan Bupati Trenggalek itu juga memastikan pemerintah provinsi tidak akan mempersulit birokrasi penerbitan izin. Namun, ia menekankan standar kesehatan masyarakat dan lingkungan tetap harus dijaga.
Skala program di Jatim masih besar
Berdasarkan data terbaru Pemprov Jatim, total ada sekitar 4.400 titik SPPG yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Dari jumlah itu, mayoritas sudah beroperasi, sementara sekitar 400 titik lainnya masih berada dalam fase persiapan.
Kondisi ini membuat penyelesaian masalah administrasi dan pencairan dana menjadi penting agar layanan MBG tidak makin terganggu. Emil menyatakan pihaknya tetap yakin BGN akan menuntaskan persoalan yang terjadi di lapangan.
