Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong distribusi pangan antardaerah sebagai cara menjaga pasokan tetap lancar dan harga bahan pokok tetap terjangkau. Dorongan itu mengemuka dalam Temu Bisnis Kerja Sama Antardaerah yang mempertemukan produsen dan pembeli bahan pokok penting di Semarang.
Forum yang digelar TPID Jawa Tengah itu juga diposisikan sebagai langkah untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Ahmad Luthfi menilai kondisi inflasi di Jawa Tengah saat ini relatif stabil, tetapi tetap perlu dijaga melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, produsen, dan offtaker.
Dorong pasokan dari lumbung pangan
Luthfi menegaskan Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakatnya sendiri. Setelah kebutuhan daerah terpenuhi, pasokan baru diarahkan untuk menopang wilayah lain melalui skema aglomerasi dan kerja sama antardaerah.
Ia juga menyebut kerja sama antarbupati dan wali kota dengan produsen serta offtaker penting agar ketersediaan bahan pokok tetap terkendali. Menurut dia, tujuan akhirnya adalah inflasi Jawa Tengah tetap terjaga.
Efisiensi distribusi jadi fokus
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M. Nur Nugroho, menyebut kegiatan itu menjadi bagian dari Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS. Fokus utamanya adalah memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga.
Nur Nugroho menilai efisiensi distribusi masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian inflasi. Karena itu, mempertemukan produsen dan offtaker secara langsung dianggap sebagai langkah konkret untuk memperpendek rantai pasok dan memperlancar arus distribusi pangan.
111 produsen bertemu 99 offtaker
TPID Jawa Tengah mempertemukan 111 produsen dan 99 offtaker bahan pokok penting dalam forum tersebut. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan transaksi maupun komitmen kerja sama perdagangan yang berkelanjutan.
Melalui temu bisnis itu, offtaker diharapkan menyerap produksi pangan dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan menyalurkannya kembali sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Skema ini ditujukan untuk menjaga pasokan dan menekan fluktuasi harga pangan.
Komoditas beras menjadi yang paling banyak diminati dengan 30 calon pembeli. Setelah itu ada cabai dengan 25 peminat, minyak goreng 24, bawang merah 13, jagung empat, dan telur tiga.
Di sisi produsen, cabai mendominasi dengan 33 produsen. Beras menyusul dengan 28 produsen, lalu jagung 25, bawang merah 20, telur ayam empat, dan minyak goreng dua.
Potensi kerja sama antarwilayah
Secara kewilayahan, Kabupaten Klaten dan Kota Semarang tercatat memiliki potensi kebutuhan kerja sama terbesar dari sisi offtaker, masing-masing 11 potensi kerja sama. Banjarnegara, Banyumas, Kendal, dan Wonosobo masing-masing memiliki tujuh potensi kerja sama.
Dari sisi produsen, Kabupaten Demak dan Grobogan menjadi daerah dengan potensi kerja sama tertinggi, masing-masing sembilan potensi kerja sama. Kabupaten Batang dan Brebes menyusul dengan masing-masing tujuh potensi kerja sama.
Kerja sama sudah mulai diteken
Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Badan Usaha Milik Petani atau BUMP PT Kalingga Makmur Sejahtera Kabupaten Jepara dan Gapoktan Karya Manunggal Kabupaten Rembang untuk komoditas beras. Selain itu, kerja sama antardaerah di kawasan Banyumas Raya juga ditandatangani untuk komoditas cabai, beras, jagung, bawang merah, dan minyak goreng.
Bank Indonesia Jawa Tengah berharap forum seperti ini tidak berhenti pada transaksi jangka pendek. Nur Nugroho menyebut database juga disiapkan agar koordinasi dengan TPID bisa lebih optimal dan kerja sama perdagangan antardaerah dapat berjalan lebih berkelanjutan.
Source: timesindonesia.co.id-
-
-
-
