Penolakan terhadap rencana industri geotermal di kaki gunung Jawa bagian barat makin menguat. Paguyuban Warga Jaga Giri menyampaikan petisi yang menilai proyek panas bumi itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaat bagi masyarakat.
Warga dari Tampomas di Kabupaten Sumedang, Gunung Gede Pangrango, Gunung Ciremai di Kuningan, dan Gunung Cisolok-Sukarame di Sukabumi ikut menyuarakan penolakan. Mereka mengkhawatirkan operasi geothermal memicu kerusakan sosial-ekologis yang tidak bisa dipulihkan dan memperdalam kemiskinan.
Petisi minta seluruh proyek dihentikan
Dalam petisi itu, warga menuntut penghentian seluruh rencana proyek geothermal di pegunungan Jawa bagian barat dan di seluruh Indonesia. Mereka juga meminta proyek pembangunan yang merusak lingkungan dan merampas ruang hidup masyarakat ikut disetop.
Mereka mendorong dukungan penuh terhadap pertanian sebagai sektor ekonomi potensial. Di saat yang sama, mereka meminta pelestarian lingkungan di pegunungan Jawa bagian barat dan seluruh Indonesia demi kesejahteraan masyarakat.
Kekhawatiran warga soal air, pangan, dan penghidupan
Pepen, warga dari Gunung Tampomas, mengatakan proyek geothermal akan merenggut kehidupan yang selama ini ditopang tanah dan air. Ia menjelaskan, warga mengandalkan pertanian untuk menghasilkan beras, durian, cengkeh, cokelat, dan alpukat yang dipasarkan hingga Cirebon, Bandung, dan Jakarta.
Ia juga menyebut budidaya jamur milik warga bisa menghasilkan 25 ton per musim panen. Selain itu, Tampomas berfungsi sebagai penyangga air bagi 10 kecamatan dan pertanian di wilayah sekitarnya.
Pepen menilai proyek itu juga mengancam pengetahuan dan kearifan lokal yang menyejarah di Gunung Tampomas. Banyak situs bersejarah tersebar di kawasan itu, dan keberadaannya disebut ikut terancam jika industri geothermal dibangun.
Sikap pemerintah daerah ikut disorot
Pepen mengatakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum mengakomodasi penolakan warga. Ia juga menilai Dedi belum bersikap tegas menolak geothermal, meski dalam kunjungan terakhir ke Sumedang mengajak warga menjaga gunung dan alam.
Warga juga mengeluhkan sulitnya menemui Dedi untuk menyampaikan penolakan mereka. Pepen menilai kondisi itu tidak sejalan dengan pernyataan yang mendorong perlindungan alam di Jawa Barat.
Warga Sukabumi sebut geothermal mengancam ibadah dan kesejahteraan
Embang, yang mewakili warga Sukabumi, menyebut proyek geothermal sebagai sesuatu yang mudharat. Ia mengaku menilai risiko itu dari video di kanal YouTube yang menunjukkan industri geothermal rakus air.
Embang mengatakan ketersediaan air sangat penting bagi ibadah, termasuk untuk bersuci sebelum salat. Karena itu, ia khawatir warga akan kesulitan menjalankan kewajiban ibadah bila proyek dibangun di Desa Sirnarasa.
Ia juga menggambarkan kekhawatiran bahwa kesejahteraan warga akan hilang bila geothermal masuk. Dalam pandangannya, rumah bisa terganti tenda, beras terganti mi instan, dan air terganti air mata.
Ciremai dan kekhawatiran krisis air
Apip, warga di kaki Gunung Ciremai, menilai proyek geothermal justru akan memiskinkan warga. Ia menyebut produksi hasil pertanian di wilayah itu selama ini menyuplai kebutuhan sekitar dan menghidupi ribuan petani di Kabupaten Kuningan.
Menurut Apip, kawasan itu juga menyuplai air untuk persawahan dan perumahan warga di Kabupaten Kuningan, Cirebon, hingga Majalengka. Ia mengingat krisis air, banjir, dan tanah longsor sudah terasa sebelum geothermal dibangun, di tengah maraknya perusahaan air serta industri pariwisata berupa hotel dan vila.
Apip mengatakan warga mulai kesulitan mendapatkan air setelah perusahaan air dan industri pariwisata menjamur. Pada musim kemarau, warga bahkan harus mengantri dan berebut air.
Temuan peneliti dan contoh dampak di lokasi lain
Peneliti CELIOS, Lila Puspitaningrum, mengatakan kekhawatiran warga sejalan dengan dampak yang sudah muncul di sejumlah lokasi geothermal. Ia menyebut temuan di Sorik Merapi, Sarulla, dan Dieng pernah menunjukkan kasus keracunan gas.
Lila juga menyebut ada ledakan gas di Dieng dan Patuha, serta amblesan tanah dan semburan lumpur panas di Mataloko. Menurut dia, temuan itu menunjukkan geothermal bukan proyek energi bersih yang otomatis menyejahterakan warga.
Ia juga menyoroti Ijen di Jawa Timur, tempat warga yang sebelumnya hidup berkecukupan dari hasil tani justru kehilangan mata pencaharian. Lila menyebut janji lapangan kerja tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal, karena di Ijen kurang dari 1 persen warga usia produktif terserap saat konstruksi selama 1,5 sampai 2 tahun.
Aspek hukum dan ancaman kriminalisasi
Heri Pramono dari LBH Bandung menilai ancaman dan kriminalisasi yang muncul bahkan sebelum proyek berjalan menunjukkan pengabaian terhadap hak konstitusional warga. Ia merujuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta amanat agar sumber agraria diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Heri mengatakan kriminalisasi kerap dipakai sebagai alat untuk melancarkan proyek lewat negara. Ia menilai suara warga yang kritis sering dianggap tidak mewakili kepentingan umum dan diposisikan sebagai penolak pembangunan.
