Ratusan mahasiswa Universitas Diponegoro turun ke depan Kantor Gubernur Jawa Tengah di Kota Semarang dan menggelar aksi dengan nada keras pada Jumat sore. Dari atas pagar kantor gubernur, sebagian massa sempat memanjat dan meneriakkan kata “reformasi” berulang kali.
Aksi itu menjadi sorotan karena tuntutan yang dibawa tidak hanya menyangkut isu kampus atau daerah. Para mahasiswa menyoroti kenaikan BBM, pelemahan rupiah, serta pengesahan Undang-Undang Polri yang mereka nilai bermasalah.
Massa mulai berkumpul sekitar pukul 16.00 WIB dan segera menggelar orasi bergantian. Salah satu fokus utama yang disuarakan adalah ratifikasi UU Polri yang disebut disusun dan disahkan secara ugal-ugalan.
Mereka juga menilai proses tersebut mengabaikan prinsip partisipasi bermakna dari masyarakat sipil. Sorotan lain diarahkan pada ketentuan yang kini mengizinkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga.
Seorang mahasiswa Undip dalam orasinya menyatakan penolakan keras terhadap perluasan ruang bagi polisi aktif. Ia menyebut kebijakan itu membuat ruang sipil bisa direbut dan mengajak massa untuk melawannya.
Selain isu politik dan kelembagaan, mahasiswa juga mengkritik kondisi ekonomi nasional. Pelemahan rupiah dan kenaikan harga Pertamax menjadi dua poin yang paling sering disinggung di tengah aksi.
Dalam pandangan mereka, tekanan fiskal saat ini seharusnya mendorong pemerintah mengevaluasi program-program yang menyedot anggaran besar. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu yang mereka sebut belum terbukti memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Ketua BEM Undip, Nur Maajid, menyebut pihaknya membawa sejumlah tuntutan dalam aksi di depan Kantor Gubernur Jateng. Tuntutan itu mencakup evaluasi proyek MBG, penurunan harga BBM, reformasi TNI dan Polri, serta penguatan nilai rupiah terhadap dolar dalam 7×24 jam.
Nur juga menambahkan tuntutan lain, seperti pemangkasan tunjangan pejabat sebesar 20 persen, realisasi janji 19 juta lapangan kerja, dan penarikan aparat dari proyek strategis nasional. Ia menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional menurut mereka sudah masuk fase krisis.
Menurut Nur, anggaran untuk program-program yang dinilai menyedot dana besar bisa dialihkan ke sektor yang lebih menyentuh kebutuhan warga. Ia menyebut jaminan sosial, kesehatan, subsidi pupuk, dan pendidikan sebagai contoh penggunaan anggaran yang lebih bermanfaat.
Ia juga menolak narasi pemerintah yang menyebut kondisi ekonomi nasional stabil. Di tengah demonstrasi yang makin sering muncul dan seruan reformasi jilid dua di berbagai tempat, mahasiswa Undip menilai pemerintah tidak bisa lagi menganggap keadaan baik-baik saja.
