Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa atau Bankeupemdes sebesar Rp 1,7 triliun pada 2026. Dana ini menjadi salah satu suntikan terbesar untuk desa-desa di Jawa Tengah karena sebagian besar bersumber dari pendapatan pajak kendaraan bermotor.
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dispermadesdukcapil Jawa Tengah, Eko Sukoco, menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali ke masyarakat melalui bantuan keuangan untuk sarana dan prasarana desa. Ia menyebut dana tersebut akan dipakai untuk mendukung pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan warga di tingkat desa.
Dialirkan ke ribuan titik desa
Bankeupemdes 2026 akan disalurkan ke 13.093 titik di 29 kabupaten di Jawa Tengah. Besaran bantuan yang diterima tiap desa tidak sama, dengan kisaran Rp 50 juta hingga Rp 200 juta, bergantung pada jenis kegiatan yang dijalankan.
Pemerintah provinsi menempatkan program ini sebagai instrumen untuk memperkuat pembangunan desa. Selain menutup kebutuhan infrastruktur dasar, dana itu juga diarahkan agar memberi efek berganda bagi ekonomi lokal.
Fokus pada infrastruktur dan layanan desa
Pemanfaatan dana Bankeupemdes mencakup pembangunan jalan, jembatan, dan saluran irigasi. Bantuan ini juga menyasar fasilitas pendidikan, sosial, budaya, dan olahraga di desa.
Eko mengatakan, skema tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi di desa. Pelibatan tenaga kerja lokal dan penggunaan material dari masyarakat setempat menjadi bagian dari dampak yang diharapkan.
Naik dari alokasi tahun sebelumnya
Nilai Bankeupemdes pada 2026 juga tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, alokasinya sekitar Rp 1,6 triliun, lalu naik menjadi Rp 1,7 triliun pada 2026.
Menurut Eko, kenaikan itu menunjukkan perhatian pemerintah provinsi terhadap desa. Ia menyebut dana yang beredar melalui bantuan tersebut akan memberi multiplier effect bagi perekonomian desa.
Manfaat mulai dirasakan di lapangan
Salah satu penerima Bankeupemdes adalah Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang. Pada 2025, desa ini menerima bantuan untuk pembangunan talud drainase dan talud penahan tebing di sejumlah dusun.
Kepala Desa Banyubiru, Sri Anggoro Siswaji, mengatakan bantuan Rp 200 juta digunakan untuk pembangunan talud drainase di Dusun Cerbonan dan Tegalwuni. Selain itu, bantuan Rp 50 juta dipakai untuk membangun talud penahan tebing di Dusun Dangkel.
Anggoro menyebut manfaat program itu dirasakan langsung oleh warga. Pembangunan tersebut membantu mengurangi risiko banjir dan longsor, sekaligus mendukung pengembangan kawasan wisata di desa.
Pola pengerjaan libatkan warga setempat
Seluruh pekerjaan di Banyubiru dilakukan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Dana yang masuk ke rekening desa dikelola bersama Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK dengan melibatkan tenaga kerja lokal.
Pembelian material juga dilakukan di toko-toko desa agar perputaran uang tetap berada di lingkungan setempat. Anggoro mengatakan, cara kerja itu membuat dampak ekonomi program lebih terasa bagi warga.
