Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menaruh fokus baru pada pendidikan yang tidak hanya mengejar akses sekolah, tetapi juga membangun karakter siswa, melindungi guru, dan memperkuat keberpihakan anggaran. Arah itu ditegaskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mengambil langkah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat bawah.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menyampaikan sikap itu dalam forum strategis yang dihadiri jajaran Dinas Pendidikan Jawa Barat, Bappeda, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, serta para kepala SMA dan SMK negeri se-Jawa Barat. Dalam forum itu, ia menegaskan Pemprov Jabar memilih jalan kebijakan yang tidak nyaman secara birokratis, tetapi dianggap lebih tepat untuk menjawab persoalan nyata di lapangan.
Anggaran diarahkan ke masalah mendasar
KDM menyebut Pemprov Jabar tidak ingin terjebak pada seremoni dinas yang tidak menyentuh akar persoalan. Ia menolak pola kegiatan seperti studi banding luar negeri atau seminar mewah jika manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh warga.
Ia menegaskan anggaran harus hadir untuk memastikan anak-anak bisa sekolah, jalan saling terkoneksi, dan jembatan gantung yang rusak segera diperbaiki karena dilalui siswa. Menurut dia, pemerintah juga tidak boleh membiarkan Silpa besar sampai triliunan rupiah ketika masih ada ruang kelas rusak dan anak yang putus sekolah.
Bantuan untuk siswa yang tidak tertampung
Salah satu langkah konkret yang disiapkan Pemprov Jabar adalah skema bantuan sosial bagi sekitar 120.000 anak yang tidak tertampung di sekolah negeri dalam dinamika SPMB tahun ini. Pemerintah provinsi juga berkomitmen mengalokasikan beasiswa pendidikan sekitar Rp2,7 juta hingga Rp3 juta per siswa per tahun bagi siswa yang harus bersekolah di jenjang swasta.
Kebutuhan jangka panjang untuk program itu diproyeksikan mencapai Rp1,2 triliun. Skema tersebut diposisikan sebagai upaya agar akses pendidikan tetap terbuka bagi anak-anak yang tidak mendapat tempat di sekolah negeri.
Beasiswa diarahkan ke pembentukan karakter
KDM menekankan bahwa bantuan pendidikan tidak cukup hanya menutup biaya sekolah. Ia ingin bantuan itu menjadi stimulus perubahan perilaku dan pola pikir bagi siswa maupun orang tua.
Pemprov Jabar berencana menerapkan komitmen wajib bagi penerima beasiswa untuk menabung minimal Rp5.000 hingga Rp10.000 per hari melalui kemitraan dengan bank bjb. Menurut KDM, langkah itu menjadi bagian dari pendidikan karakter dan spiritualitas karena negara mengeluarkan dana besar untuk pendidikan, sementara pola konsumsi masyarakat sering tersedot ke hal-hal yang tidak produktif.
Ia menyebut penerima beasiswa perlu menandatangani komitmen untuk bersedia menabung demi masa depan mereka sendiri. Dengan cara itu, bantuan negara tidak berhenti sebagai transfer dana, tetapi ikut membangun kebiasaan disiplin sejak dini.
Perlindungan bagi guru dan kepala sekolah
Selain peserta didik, Pemprov Jabar juga memberi perhatian pada guru dan kepala sekolah. KDM menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi pendidik dari kriminalisasi hanya karena menjalankan pembinaan disiplin kepada siswa.
Ia juga menginstruksikan Bappeda dan Inspektorat Jawa Barat memperkuat fungsi advokasi administrasi bagi kepala sekolah. Langkah ini dimaksudkan agar para kepala sekolah tidak terjebak temuan administratif saat mutasi atau pensiun, terutama ketika mereka harus mengambil diskresi untuk memperbaiki fasilitas sekolah.
KDM mencontohkan kondisi ketika kepala sekolah berinisiatif memperbaiki pagar atau fasilitas sekolah secara mandiri, tetapi justru terbebani laporan administrasi yang belum terencana. Ia menegaskan Pemprov Jabar akan hadir memberi jaminan dan perlindungan selama aset fisik itu benar-benar ada dan digunakan untuk kepentingan sekolah.