Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menempatkan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah sebagai momen penting untuk memperkuat kualitas data ekonomi daerah. Di hadapan pemerintah daerah dan ribuan petugas lapangan, ia menegaskan bahwa kebijakan pembangunan yang tepat sasaran hanya bisa lahir dari data yang berkualitas.
Pelaksanaan pencanangan dilakukan di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang pada Kamis (18/6/2026). Acara itu dihadiri Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn.) Ahmad Luthfi, jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, serta 1000 petugas SE2026.
Dukungan daerah jadi kunci
Sonny menilai komitmen pemerintah daerah menjadi modal penting dalam menghasilkan data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan pembangunan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Jawa Tengah, terutama kepada gubernur, atas dukungan yang dinilai luar biasa terhadap pelaksanaan sensus ekonomi ini.
Menurut Sonny, dukungan tersebut menunjukkan bahwa arah pembangunan tidak bisa dilepaskan dari data yang kuat. Karena itu, pelaksanaan SE2026 diposisikan bukan sekadar agenda pendataan, tetapi bagian dari fondasi perumusan kebijakan.
Jawa Tengah punya bobot ekonomi besar
Sonny menjelaskan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu kekuatan ekonomi nasional dengan fondasi usaha yang kuat. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini tercatat konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan I-2025 hingga triwulan I-2026.
Provinsi ini juga disebut sebagai salah satu primadona investasi dari luar negeri. Pada 2026, jumlah usaha di Jawa Tengah hampir mencapai 5 juta unit usaha, atau setara dengan 25,76% dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan 15,25% dari total usaha di Indonesia.
Mengapa data SE2026 penting
Skala usaha yang besar membuat Jawa Tengah menjadi wilayah strategis dalam Sensus Ekonomi 2026. Data yang terkumpul diharapkan memberi gambaran yang lebih akurat tentang kekuatan ekonomi daerah, sebaran usaha, dan kebutuhan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Dengan 1000 petugas yang akan menjadi garda terdepan pendataan, BPS menempatkan fase lapangan sebagai penentu utama kualitas hasil sensus. Dari sana, jutaan harapan untuk pembangunan yang lebih tepat sasaran akan bertumpu pada angka-angka yang dikumpulkan secara cermat di seluruh Jawa Tengah.
