Keberadaan Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang di Kabupaten Sumenep kembali memantik sorotan karena dua infrastruktur itu belum juga beroperasi secara maksimal. Padahal, keduanya dibangun dengan anggaran sekitar Rp60 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan telah diresmikan sejak beberapa tahun silam.
Anggota DPRD Sumenep, Juhari, mendesak Pemprov Jatim segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan hambatan operasional di dua pelabuhan tersebut. Ia menilai aset bernilai puluhan miliar rupiah itu tidak boleh terus dibiarkan tanpa manfaat bagi masyarakat.
Dorongan agar pelabuhan segera difungsikan
Juhari meminta Pemprov Jatim serius menangani Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang agar keduanya bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Ia menegaskan bahwa pelabuhan itu merupakan program pemerintah provinsi, sehingga penyelesaiannya juga harus menjadi tanggung jawab pemprov.
Menurut Juhari, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga perlu terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Langkah itu dinilai penting agar persoalan yang menghambat pemanfaatan kedua pelabuhan tidak berlarut-larut.
Fungsi strategis bagi wilayah kepulauan
Legislator dari Fraksi PPP itu menekankan bahwa Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang punya peran penting sebagai akses transportasi antarpulau. Keduanya juga dinilai dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat kepulauan.
Pelabuhan Dungkek sejak awal bahkan dirancang memiliki cakupan pelayanan berskala nasional. Karena itu, Juhari mengaku heran lantaran pembangunan fisik sudah lama rampung, tetapi kedua pelabuhan belum juga difungsikan.
Kondisi tersebut membuat desakan agar Pemprov Jatim segera menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan kembali menguat. Harapannya, fasilitas yang sudah dibangun itu benar-benar dapat digunakan masyarakat dan memberi dampak nyata bagi mobilitas serta ekonomi di wilayah kepulauan Sumenep.
