Jawa Tengah kembali mencatat penurunan Indeks Potensi Radikalisme atau IPR pada survei 2025. Nilainya turun menjadi 10,9 dari 11,4 pada 2024, dan capaian itu menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi besar di Pulau Jawa dengan potensi radikalisme terendah.
BNPT menilai penurunan itu sebagai hasil kerja bersama banyak pihak, tetapi juga sebagai tanda bahwa ancaman tidak pernah benar-benar hilang. Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen TNI Sigit Karyadi, mengingatkan bahwa radikalisme kini bergerak mengikuti perubahan teknologi informasi dan pergeseran sosial di masyarakat.
Ancaman bergeser ke ruang digital
Sigit menekankan bahwa masyarakat perlu lebih waspada terhadap bentuk-bentuk ideologi ekstrem baru yang menyebar lewat media sosial, platform digital, dan komunitas daring. Karena itu, penguatan literasi digital, wawasan kebangsaan, kemampuan berpikir kritis, dan pendampingan keluarga dinilai penting untuk membangun daya tangkal.
Peringatan itu muncul saat BNPT bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Jawa Tengah memaparkan hasil survei IPR 2025 melalui forum Kajian Senin Kamis. Kegiatan internalisasi hasil survei itu digelar pada Kamis (2/7/2026).
Dimensi sikap masih perlu ditekan
Peneliti FKPT Jawa Tengah, Ahmad Ro’uf, menjelaskan bahwa keunggulan Jawa Tengah tidak hanya terlihat dari penurunan angka keseluruhan. Dua dimensi lain juga menunjukkan hasil yang relatif baik, yakni dimensi pemahaman di angka 11,3 dan dimensi tindakan di angka 0,4, keduanya berada di bawah rata-rata nasional.
Menurut Ahmad, rendahnya dimensi tindakan menunjukkan masyarakat Jawa Tengah relatif mampu menolak keterlibatan dalam aksi radikal secara fisik. Namun, dimensi sikap masih berada di angka 20,9 dan perlu perhatian karena menandakan masih ada potensi intoleransi yang harus terus ditekan.
Ahmad juga menyoroti perilaku warga dalam mengakses informasi keagamaan secara daring. Survei menunjukkan 68 persen responden mencari konten keagamaan melalui internet, dan 20 persen di antaranya ikut menyebarkan ulang konten tersebut kepada orang lain.
Literasi digital jadi kunci
Kondisi itu membuat gerakan literasi digital dinilai semakin penting. Ahmad mendorong kampanye “Saring Sebelum Sharing” agar masyarakat lebih bijaksana menilai informasi dan memastikan kebenarannya sebelum membagikannya ke jejaring sosial.
Anggota Tim Review Survei IPR Nasional, Lilik Purwandi, juga meminta agar capaian positif ini tidak membuat kewaspadaan turun. Ia menilai hasil survei harus menjadi dorongan untuk memperkuat pencegahan lewat kolaborasi multipihak yang lebih efektif.
Lilik menyebut strategi ke depan perlu difokuskan pada penguatan dimensi sikap melalui toleransi, moderasi beragama, literasi digital, wawasan kebangsaan, dan penguatan nilai kearifan lokal. Kelompok yang menjadi prioritas meliputi perempuan, generasi muda, masyarakat perkotaan, dan pengguna media sosial.
Modal sosial Jawa Tengah
Ketua FKPT Jawa Tengah, Hamidulloh Ibda, menilai hasil survei itu menunjukkan Jawa Tengah punya modal sosial yang kuat untuk menjaga stabilitas keamanan. Ia menyebut masyarakat Jawa Tengah tergolong sangat damai dalam aspek tindakan, tetapi potensi intoleransi masih muncul pada ranah kognitif dan afektif.
Hamidulloh mendorong lebih banyak produksi konten moderasi beragama yang relevan bagi generasi muda. Ia juga menilai keluarga tetap menjadi ruang pertama untuk menanamkan toleransi, cinta tanah air, dan semangat kebangsaan agar paham radikal bisa dicegah sejak dini.
BNPT, FKPT, akademisi, tokoh agama, media, dan masyarakat kini dihadapkan pada satu tugas yang sama, yakni menjaga capaian positif ini tetap bertahan. Dengan dimensi pemahaman dan tindakan yang sudah rendah, tantangan berikutnya adalah menekan sikap intoleran agar Jawa Tengah semakin tangguh menghadapi perubahan pola ancaman radikalisme dan terorisme.