APBD Jawa Tengah tetap solid meski tekanan ekonomi global, ruang fiskal yang sempit, dan dinamika geopolitik internasional masih membayangi. Kondisi itu menjadi penopang penting agar pembangunan daerah terus bergerak dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, kinerja APBD yang terjaga lahir dari pengelolaan anggaran yang cermat dan terarah. Ia menekankan bahwa setiap rupiah belanja daerah harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Strategi anggaran di tengah keterbatasan fiskal
Luthfi menjelaskan, kapasitas APBD untuk membiayai pembangunan daerah hanya sekitar 15 persen. Karena itu, pemerintah daerah tidak bisa bergantung penuh pada APBD dan harus mengoptimalkan sumber pendanaan lain, termasuk investasi.
Ia menyebut prioritas APBD diarahkan ke infrastruktur dasar, mulai dari jalan hingga fasilitas penunjang yang bisa membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Anggaran juga dipakai untuk memperkuat ketahanan pangan melalui infrastruktur pertanian serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap masuk dunia kerja.
Menurut Luthfi, program-program prioritas tetap berjalan sesuai rencana meski ruang fiskal terbatas. Ia menilai disiplin pengelolaan anggaran menjadi kunci agar pembangunan tidak tersendat.
Dampak ke ekonomi dan investasi
Pengelolaan anggaran yang efektif ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menjadi 5,89 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Di sisi lain, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp110,02 triliun dan pada triwulan pertama 2026 sudah menembus sekitar Rp23 triliun.
Luthfi menyebut arus investasi itu memberi dampak langsung ke kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan turun dari 9,58 persen menjadi 9,38 persen, sementara penyerapan tenaga kerja pada triwulan I 2026 mencapai sekitar 92 ribu orang.
Ia menilai dominasi investasi di sektor padat karya ikut memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai tujuan investasi. Minat itu datang dari investor nasional maupun mancanegara.
Apresiasi dari Kementerian Keuangan
Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengapresiasi kinerja fiskal Jawa Tengah yang tetap positif pada Semester I 2026. Pendapatan daerah tercatat terealisasi 46,56 persen dari target dan tumbuh 13,33 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi belanja negara juga mencapai 52,06 persen dari target yang ditetapkan. Purbaya menilai capaian itu menunjukkan APBN masih memegang peran penting dalam mendukung pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan publik.
Ia juga mengapresiasi sinergi jajaran Kementerian Keuangan di daerah yang dinilai mampu mengawal pelaksanaan APBN secara optimal. Meski begitu, pemerintah daerah tetap didorong mempercepat dan meningkatkan kualitas belanja APBD agar manfaatnya makin terasa bagi masyarakat.
Kolaborasi dan pengawasan publik
Luthfi menambahkan, capaian Jawa Tengah tidak lepas dari kerja sama dengan berbagai pihak. Kolaborasi itu melibatkan Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha melalui program CSR, para pengusaha, hingga perguruan tinggi.
Ia juga mengajak masyarakat dan media massa ikut mengawal pembangunan melalui kritik yang membangun. Namun, ia mengingatkan agar ruang publik tidak dipenuhi hoaks, disinformasi, dan fitnah yang dapat memicu perpecahan.
“Pejabat harus siap menerima kritik yang membangun. Tetapi jangan sampai ruang publik dipenuhi hoaks, disinformasi, atau fitnah yang justru merusak persatuan,” tegas Luthfi.