DPRD Jawa Barat bergerak cepat membedah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 setelah Pemprov Jabar mengakui adanya rapor merah dalam pengelolaan keuangan daerah. Pembahasan ini diposisikan sebagai evaluasi agar masalah seperti rendahnya serapan anggaran dan penundaan bayar proyek strategis tidak kembali terulang.
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa mengatakan Badan Anggaran DPRD Jabar akan menyidang dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara maraton pada 8 hingga 10 Juli 2026. Hasil pembahasan itu ditargetkan masuk ke rapat paripurna pengambilan keputusan pada 14 Juli 2026.
Buky menegaskan pembahasan tersebut akan dilakukan secara ketat, tepat waktu, dan berkualitas. Menurut dia, proses ini menjadi bagian dari fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Jawa Barat agar pelaksanaan APBD bisa dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan akuntabel.
Dorongan evaluasi itu menguat setelah Pemprov Jabar menyampaikan kondisi pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna DPRD Jabar pada Selasa (7/7). Dalam forum itu, pemerintah daerah mengakui adanya persoalan pada pendapatan daerah, pembayaran proyek strategis, dan serapan anggaran di sektor infrastruktur jalan serta transportasi.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyebut penurunan realisasi pendapatan pada 2025 dipengaruhi perlambatan ekonomi, penurunan sektor otomotif, perubahan kebijakan pemerintah pusat, dan implementasi kebijakan opsen PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor. Kombinasi faktor itu ikut menekan pundi-pundi daerah dan membuat ruang fiskal semakin sempit.
Erwan juga mengakui Pemprov Jabar harus mengambil kebijakan penundaan pembayaran pada sejumlah proyek strategis. Langkah itu dilakukan untuk menjaga kas daerah agar tidak terperosok lebih dalam ke jurang defisit anggaran.
Selain pendapatan yang melemah, eksekusi program di lapangan juga dinilai belum bergerak optimal. Erwan menyebut kondisi itu terutama terlihat pada sektor konektivitas publik, yang menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi APBD 2025.
