Berita Lokal Terbaru dan Terupdate 2026

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menyoroti ketidaksinkronan antara sumber utama Pendapatan Asli Daerah dan arah kebijakan pemerintah pusat. Ia menilai basis penerimaan daerah masih bertumpu pada konsumsi, sementara kebijakan nasional justru mendorong penurunan konsumsi di sejumlah sektor yang selama ini menopang fiskal daerah. Dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Semarang, Sumarno menjelaskan bahwa pajak daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota banyak bergantung pada Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak bahan bakar, pajak rokok, hingga PBB dan BPHTB. “Semua PAD itu basisnya konsumsi. Orang merokok kena pajak rokok, kendaraan berjalan kena pajak bahan bakar, punya tanah dan bangunan kena PBB dan BPHTB,” ujarnya. PAD Daerah Banyak Bergantung pada Konsumsi Beban fiskal daerah muncul karena sumber penerimaan utama justru melekat pada aktivitas harian masyarakat. Ketika konsumsi naik, pendapatan daerah ikut terdongkrak, tetapi saat konsumsi ditekan, pendapatan ikut melandai. Sumarno menyebut situasi itu membuat daerah berada dalam posisi serba sulit. Di satu sisi, pemerintah daerah perlu menjaga penerimaan untuk membiayai layanan publik, tetapi di sisi lain kebijakan pusat mendorong pola hidup dan mobilitas yang lebih hemat konsumsi. Transportasi Massal dan Kendaraan Listrik Tekan Pajak Kendaraan Menurut Sumarno, dorongan pemerintah pusat untuk memperluas penggunaan transportasi massal dan kendaraan listrik ikut menekan penerimaan dari sektor kendaraan bermotor. Kendaraan listrik dikenai pajak nol persen, sehingga basis PAD dari PKB dan BBNKB berpotensi menyusut dalam jangka panjang. Ia menyebut kontradiksi itu terasa nyata karena pajak kendaraan masih menjadi penopang penting anggaran daerah. Jika peralihan moda transportasi terus dipercepat tanpa skema pengganti yang memadai, ruang fiskal daerah bisa makin sempit. Tabel Singkat Sumber PAD yang Disorot Sumber PAD Karakter Basis Penerimaan Dampak Kebijakan Pusat PKB dan BBNKB Konsumsi dan kepemilikan kendaraan Tertekan oleh kendaraan listrik dan transportasi massal Pajak bahan bakar Aktivitas mobilitas harian Menurun saat konsumsi BBM ditekan Pajak rokok Konsumsi produk tembakau Tertekan oleh kebijakan pengendalian rokok PBB dan BPHTB Kepemilikan tanah dan bangunan Tetap penting, tetapi bergantung pada dinamika ekonomi daerah WFH dan Pengendalian Konsumsi Bahan Bakar Sumarno juga menyinggung kebijakan kerja dari rumah atau WFH yang bersifat menahan mobilitas harian. Ia menilai langkah seperti itu memang memiliki tujuan tertentu, tetapi ikut memengaruhi penerimaan pajak bahan bakar yang menjadi salah satu tulang punggung fiskal provinsi. “Seperti kejadian WFH hari ini, kita disuruh ngerem konsumsi, padahal itu menjadi andalan PAD provinsi,” katanya. Ia menegaskan bahwa kebijakan pengendalian konsumsi perlu dibarengi dengan desain fiskal yang lebih adaptif agar daerah tidak kehilangan sumber pendapatan secara tiba-tiba. Pajak Rokok dan Dilema Kesehatan Daerah Masalah serupa juga muncul pada pajak rokok. Dorongan sektor kesehatan untuk menurunkan konsumsi rokok dinilai positif dari sisi kesehatan publik, tetapi dapat menggerus penerimaan daerah yang selama ini bergantung pada pajak tersebut. Sumarno menggambarkan kondisi itu sebagai serba tidak enak bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, pemerintah harus mendukung agenda kesehatan nasional, tetapi di sisi lain daerah tetap butuh dana untuk menjalankan layanan dasar dan pembangunan. Investasi Tetap Dikuasai Pusat Untuk pendapatan berbasis investasi, Sumarno mengakui pengelolaannya berada di pusat agar tidak terjadi ketimpangan besar antardaerah. Menurut dia, jika pendapatan investasi diserahkan penuh ke daerah, kabupaten atau kota yang maju akan melesat jauh dibanding daerah lain. Ia menilai pola pengelolaan terpusat itu sudah tepat secara prinsip, tetapi tetap perlu diimbangi dengan distribusi yang adil melalui mekanisme transfer ke daerah. Dengan begitu, daerah yang basis ekonominya lemah tidak tertinggal terlalu jauh. Poin Utama yang Ditekankan Sumarno PAD daerah masih sangat bergantung pada konsumsi masyarakat. Kebijakan pusat banyak mendorong pengurangan konsumsi di sektor yang justru menjadi andalan daerah. PKB, BBNKB, pajak bahan bakar, dan pajak rokok menjadi sumber yang rentan tertekan. Daerah membutuhkan sinkronisasi kebijakan agar target pembangunan tetap tercapai. Skema transfer pusat ke daerah perlu menjaga keseimbangan fiskal antardaerah. Sumarno berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali penyesuaian kebijakan agar arah pembangunan nasional tidak berlawanan dengan kebutuhan fiskal daerah. Ia menilai sinkronisasi menjadi kunci supaya daerah tetap punya kapasitas untuk menjalankan pelayanan publik tanpa kehilangan sumber pendapatan utama yang selama ini menjadi penopang anggaran. Baca selengkapnya mengenai topik ini di: regional.kompas.com

Lokal

Sumber PAD Jateng Tak Sejalan Dengan Kebijakan Pusat, Saat Konsumsi Jadi Andalan Fiskal Daerah

Kejati Jatim Ikuti Arahan Jampidsus, Konsolidasi Nasional Perkuat Perkara Strategis

Pemprov Jabar Tanggung Biaya Sekolah dan Seragam Siswa Miskin, Tekan Anak Putus Sekolah

KPK Panggil Enam Saksi, Jejak Dugaan Pemerasan Sudewo Disisir Di Rembang

Surabaya Berawan Sejak Pagi, Gerimis Mengintai Siang Hingga Malam di Kawasan Ini

Heri Pudyatmoko Apresiasi Mudik-Balik Gratis Jateng, Layanan Aman Untuk Perantau

AS Incar Pangkalan Lama di Greenland, Langkah Strategis di Balik Negosiasi Denmark

Cuaca Jabar Hari Ini, Pagi Cerah Berujung Hujan Saat Suhu Naik

WFH Jadi Opsi, Jateng Siapkan Skema Hemat Energi dari Sepeda hingga Kantor Virtual

Harimau Mati Di Bandung Zoo, Dedi Mulyadi Turun Tangan dan Minta Data Darurat

Pemprov Jateng Siapkan WFH ASN, SE Baru Atur Kerja Dari Rumah Setiap Jumat

Squash Lolos PON 2028, PSI Jatim Langsung Gas Pembinaan dan Cari Bibit Baru

120 Anggota DPRD Jabar Tuntas Lapor LHKPN 2026, Sinyal Kuat Komitmen Antikorupsi

WFH Tiap Jumat Untuk ASN Jateng, Pemprov Matangkan Aturan dan Pengawasan Ketat

Aspidum Kejati Jatim Diperiksa Kejagung, Dugaan Pelanggaran Perkara Mulai Diurai

Chery QQ3 Lebih Murah Dan Lebih Lega, Tapi Geely EX2 Masih Raja?

Panther 2026 Bangkit Lagi, Diesel 9 Penumpang Ini Mengancam MPV Mainstream Indonesia

RX King Reborn 4-Tak Lebih Irit, Konsumsi BBM Bisa Tembus 50 Km Per Liter

Servis Mobil Jangan Tunggu Rusak, Patokan Km Ini Biar Mesin Tetap Awet

Yadea Siap Meluncur Di Indonesia, Bocoran Jarak Tempuh 150 Km dan Fitur Smart Canggih

7 Alasan Tune Up Mobil Tak Boleh Ditunda, Mesin Lebih Awet dan Hemat BBM