Mendagri Akui Pemerintah Kurang Siap Hadapi Bencana di Sumut, Penanganan Terlambat

Shopee Flash Sale

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengakui bahwa pemerintah belum cukup siap menghadapi bencana yang terjadi secara mendadak di wilayah Sumatera Utara. Hal ini diungkapkan dalam rapat koordinasi persiapan Natal dan Tahun Baru 2026 yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 1 Desember 2025.

Ia menjelaskan, bencana yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar berlangsung dengan sangat cepat sehingga pemerintah kesulitan dalam penanganan awal. Tito menegaskan bahwa kecepatan bencana membuat penanggulangan menjadi tantangan serius yang perlu dievaluasi lebih mendalam.

Tantangan Kesiapan Pemerintah
Rapat koordinasi tersebut dihadiri berbagai pihak strategis seperti BMKG, Kemenko Polkam, TNI-Polri, dan Basarnas. Tito menyampaikan bahwa ancaman bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, sehingga kesiapsiagaan nasional harus terus ditingkatkan.

Dia menekankan pentingnya sinergi antar lembaga agar dapat merespon bencana secara cepat dan tepat. “Bencana ini bisa datang at any time dan at any place, sehingga kita harus selalu waspada,” ujarnya.

Penanganan Banjir di Sumatera Utara
Banjir bandang baru-baru ini yang melanda Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, menjadi contoh nyata betapa cepatnya bencana dapat terjadi. Pemerintah daerah dan pusat pun sudah bergerak cepat menyalurkan bantuan makanan siap saji dan air bersih kepada para korban.

Namun demikian, Tito mengakui bahwa masih terdapat kekurangan dalam kesiapan operasional daerah dalam menghadapi bencana skala besar. Hal ini menjadi catatan penting agar ke depan langkah penanganan bisa lebih terencana dan matang.

Persiapan Natal dan Tahun Baru 2026
Selain fokus pada bencana, rapat koordinasi juga membahas antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan keselamatan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Tito meminta seluruh daerah untuk segera melakukan pemetaan risiko dan menyusun rencana operasi secara komprehensif.

Polisi, TNI, Basarnas, dan BIN pun diharapkan membuat strategi yang terpadu untuk menjaga keamanan di masa libur akhir tahun. Tito menyebut bahwa kegiatan ini harus dilakukan secara satu arah dan terorganisir agar hasilnya efektif.

Kolaborasi sebagai Kunci Utama
Mendagri menegaskan bahwa menghadapi ancaman bencana yang sulit diprediksi, kolaborasi antar instansi dan pemerintah daerah sangat penting. Sinergi yang kuat diyakini dapat meminimalkan dampak bencana serta memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berlangsung aman dan lancar.

Lebih lanjut, Tito mengajak semua pihak untuk belajar dari pengalaman bencana belakangan ini dan memperkuat sistem kesiapsiagaan nasional. Data dari BMKG pun akan terus dipantau agar deteksi dini terhadap potensi bencana bisa ditingkatkan.

Langkah-Langkah yang Diharapkan dari Daerah

  1. Melakukan pemetaan potensi bencana dan risiko selama Nataru.
  2. Menyusun rencana operasi mitigasi bencana yang terintegrasi dengan pusat.
  3. Melakukan rapat konsolidasi antar instansi pemerintah daerah.
  4. Memastikan komunikasi yang efektif dengan BMKG dan lembaga terkait.
  5. Meningkatkan kesiapan logistik dan sumber daya untuk tanggap darurat.

Dengan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah berharap bisa merespons lebih cepat dan tepat ketika bencana terjadi. Kesigapan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat selama periode yang rawan bencana dan gangguan keamanan.

Berita Terkait

Back to top button