Kondisi Pascabencana di Sumatra Memprihatinkan
Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, saat ini menghadapi situasi pascabencana yang sangat memprihatinkan. Banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah ini menyebabkan kerusakan berat dan korban jiwa yang jumlahnya jauh lebih besar dari data awal yang beredar.
Warga dari desa-desa terpencil mengeluhkan minimnya perhatian dan bantuan dari pemerintah. Jaren Sitompul, salah satu warga Desa Naga Timbul, mengungkapkan bahwa keadaan di lapangan jauh dari kata membaik dan banyak desa masih sulit dijangkau karena akses terputus.
Desakan Penetapan Status Bencana Nasional
Masyarakat mendesak agar pemerintah pusat menetapkan banjir dan longsor ini sebagai bencana nasional. Menurut Jaren, hal ini penting agar penanganan bisa dilakukan secara lebih cepat dan menyeluruh. Ia juga menegaskan bahwa bencana ini merupakan dampak dari izin pembalakan dan pertambangan yang dikeluarkan pusat, sehingga pemerintah jangan menutup mata terhadap kondisi yang ada.
Beberapa desa seperti Toga Basir dan Masundung di Kecamatan Pinang Sori masih mengalami kesulitan akses, bahkan komunikasi terputus dan beberapa warga dilaporkan hilang. Di Desa Toga Basir, korban jiwa yang belum ditemukan semakin memperparah kondisi krisis ini.
Keterbatasan Bantuan dan Hambatan Evakuasi
Evakuasi korban tergendala karena minimnya alat berat dan terputusnya jalur jalan. Lokasi yang jauh dan kondisi medan yang berat membuat proses bantuan berjalan sangat lambat. Tim gabungan BPBD, TNI, Polri, dan relawan terus berjuang membuka akses dan melakukan pencarian korban.
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyampaikan bahwa penentuan status bencana nasional sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah sudah berupaya maksimal meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan personel.
Harapan Masyarakat terhadap Pemerintah Pusat
Masyarakat berharap pemerintah pusat cepat memberikan perhatian serius. Penetapan status bencana nasional dianggap kunci agar distribusi bantuan logistik, tenaga, dan alat berat bisa segera dilakukan. Mereka ingin ada tindakan nyata bukan sekadar rencana tanpa implementasi.
Warga juga mengingatkan bahwa bencana ini merupakan peringatan alam akibat kebijakan pusat terkait izin pembalakan dan pertambangan. Oleh karena itu, tanggung jawab penanganan tidak bisa dilepaskan dari pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan.
Pentingnya Respons Cepat dan Terkoordinasi
Penanganan bencana yang responsif dan terkoordinasi diperlukan agar masyarakat yang terdampak bisa pulih dengan cepat. Prioritas utama adalah membuka akses menuju desa terpencil dan menyediakan bantuan medis serta kebutuhan dasar bagi korban.
Data terakhir menunjukkan korban meninggal dunia mencapai ratusan orang, sementara ratusan lainnya masih dinyatakan hilang. Kondisi ini menuntut sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi kemanusiaan untuk mempercepat proses pemulihan.
Langkah Konkret yang Diperlukan
- Penetapan status bencana nasional untuk mempercepat alokasi anggaran.
- Penyediaan alat berat dan tenaga ahli dalam evakuasi.
- Peningkatan komunikasi dan akses menuju daerah terdampak.
- Koordinasi antar lembaga untuk distribusi bantuan logistik.
- Pendataan ulang korban dan kondisi wilayah pascabanjir.
Kondisi saat ini menuntut sikap terbuka dan cepat dari pemerintah pusat agar warga yang terkena dampak tidak merasa terabaikan. Tindakan nyata lebih dibutuhkan dibanding hanya janji di atas kertas.
Masyarakat terus memantau perkembangan dan berharap pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam menangani dampak bencana. Penanganan serius dan prioritas utama bagi korban menjadi kunci utama agar kondisi pascabencana cepat membaik dan masyarakat bisa kembali pulih secara sosial dan ekonomi.
Baca selengkapnya di: mediaindonesia.com
