Golkar Usul Koalisi Permanen Pilkada Lewat DPRD, Puan: Tunda karena Indonesia Berduka

Usulan Koalisi Permanen oleh Partai Golkar

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan pembentukan koalisi permanen dalam pidato politik saat HUT Golkar ke-61 pada 6 Desember 2025. Ia menilai model koalisi saat ini terlalu transaksional dan kurang konsisten. Bahlil menyarankan agar koalisi dibangun dengan prinsip jelas dan komitmen yang kuat demi stabilitas pemerintahan.

Menurut Bahlil, koalisi tidak boleh bersifat “on off” atau mudah berganti haluan demi kepentingan sesaat. Ia mengajak partai politik untuk bersikap loyal dan kompak dalam suka maupun duka. Bahlil menegaskan perlunya “gentlemen” dalam berkoalisi agar tercipta stabilitas yang berkelanjutan.

Respons Ketua DPR Puan Maharani

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi usulan Golkar dengan sikap menahan diri. Saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada 8 Desember 2025, Puan menegaskan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk membahas agenda politik seperti koalisi permanen. Indonesia sedang berduka akibat bencana alam besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk fokus pada penanganan dan pemulihan bencana. Ia mengatakan, “Jadi lebih baik kita sama-sama berdoa dulu, kemudian menyelesaikan permasalahan bencana ini.” Prioritas utama menurutnya adalah memberikan bantuan dan memperbaiki kondisi di wilayah terdampak.

Pilihan Sistem Pilkada dan Koalisi Permanen

Selain koalisi permanen, Bahlil juga mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dilakukan lewat DPRD. Usulan ini merupakan bagian dari gagasannya untuk memperkuat stabilitas politik daerah dan nasional. Namun, dalam pernyataannya Puan menolak membahas usulan tersebut saat kondisi negara sedang darurat.

Puan memastikan bahwa pembahasan isu pemilu dan koalisi akan dibicarakan setelah Indonesia kembali dalam situasi yang kondusif. Ia menyatakan, “Nanti ngomongin RUU Pemilu, urusan koalisi permanen, urusan politik nanti saja setelah Indonesia kembali normal.”

Fakta Penting terkait Usulan Golkar

1. Usulan koalisi permanen disampaikan oleh Ketua Umum Golkar pada 6 Desember 2025.
2. Tujuannya adalah menciptakan stabilitas pemerintahan yang berkelanjutan.
3. Koalisi dipandang harus berprinsip dan tidak bersifat transaksional.
4. Bahlil menekankan pentingnya loyalitas dan kesetiaan antarpartai di dalam koalisi.
5. Ketua DPR Puan Maharani menolak membahas usulan tersebut di masa bencana.
6. Prioritas DPR saat ini adalah mempercepat penanganan bencana di wilayah Sumatera.

Dampak Situasi Darurat dan Politik

Bencana alam yang melanda wilayah Sumatera menyebabkan kondisi darurat nasional. Hal ini membuat agenda politik strategis menjadi tertunda. Puan Maharani menilai penting untuk memberi ruang bagi penanganan darurat dan pemulihan korban bencana.

Keputusan DPR untuk menunda pembahasan koalisi permanen dan perubahan Pilkada menunjukkan sikap bijak dalam mengutamakan kepentingan kemanusiaan dan stabilitas sosial. Saat Indonesia dalam masa pemulihan, fokus parlemen tertuju pada bantuan dan rekonstruksi wilayah terdampak.

Rencana Selanjutnya

Setelah kondisi negara dianggap aman dan warga terdampak bencana telah pulih, isu koalisi permanen dan mekanisme Pilkada akan kembali dibuka dalam pembahasan politik. Puan menegaskan bahwa semua pihak harus bersabar dan mengutamakan situasi nasional saat ini.

Ketua DPR mengimbau agar seluruh elemen bangsa bersatu dalam doa dan dukungan. “Kita bicarakan setelah kondisi dan situasi Indonesia kembali normal,” ujarnya. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab politik yang mengedepankan kemanusiaan di tengah krisis.