Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Minta Maaf Publik Lewat Media Sosial, Ini Penyebabnya

Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, mengeluarkan permintaan maaf melalui media sosial atas keputusan keberangkatannya menunaikan ibadah umrah ke Arab Saudi di tengah kondisi darurat bencana banjir bandang yang melanda wilayahnya. Permintaan maaf ini ditujukan kepada masyarakat luas dan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Mirwan mengakui bahwa keberangkatannya saat situasi darurat mengundang kekecewaan dan keresahan publik. Ia menyatakan dengan rendah hati permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menegaskan tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bupati. Dalam pernyataan resminya, Mirwan berjanji untuk tetap bertanggung jawab dan fokus bekerja mengatasi dampak bencana yang menimpa Aceh Selatan.

Kronologi Keberangkatan dan Permintaan Maaf

Keberangkatan Mirwan diketahui publik setelah foto dan informasi terkait perjalanan umrahnya diunggah melalui akun biro perjalanan Almisbah Travel. Unggahan tersebut viral dan memicu reaksi negatif karena dianggap tidak sensitif pada kondisi warga yang tengah menderita akibat banjir bandang. Apalagi pada masa itu, Aceh Selatan masih berada pada masa tanggap darurat bencana.

Sebelumnya, Mirwan juga sempat mengirimkan surat resmi yang menyatakan ketidaksanggupannya untuk menangani bencana. Surat ini menambah kontroversi terkait kesiapan dan komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi bencana yang sangat mendesak.

Respon Politik dan Sanksi dari Partai Gerindra

Polemik yang berkembang mendapat perhatian dari partai politik tempat Mirwan bernaung, yaitu Partai Gerindra. Sebagai bentuk respons atas masalah ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra mengambil keputusan tegas untuk memberhentikan Mirwan dari posisi sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Sugiono, Sekjen Gerindra, menyatakan bahwa sikap Bupati Mirwan sebagai seorang pemimpin sangat disayangkan dan tidak mencerminkan kualitas kepemimpinan yang baik. Oleh sebab itu, DPP Gerindra memutuskan pencopotan tersebut sebagai bentuk evaluasi dan teguran atas tindakan yang dianggap kurang tepat dalam situasi genting.

Komitmen Bupati Aceh Selatan Pascabangun Bencana

Meski menerima kritik dan sanksi politik, Mirwan menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas sebagai bupati. Ia berjanji akan bekerja keras membantu proses pemulihan wilayah dari bencana banjir bandang. Kerja keras tersebut diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik dan mencegah kejadian serupa terjadi di masa mendatang.

Moratorium jabatan bukanlah langkah yang dipilih oleh Mirwan, sebab ia menilai pengunduran diri bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada di daerahnya. Pernyataan itu menunjukkan tekadnya untuk memperbaiki kondisi sekaligus menghadapi konsekuensi dari keputusan kontroversialnya.

Dampak Bencana Banjir di Aceh Selatan

Banjir bandang yang melanda Aceh Selatan menyebabkan kerusakan cukup parah di sejumlah daerah. Pemerintah setempat berada pada masa tanggap darurat dengan fokus penyelamatan warga dan pemulihan infrastruktur. Penanganan bencana tersebut krusial untuk mengurangi dampak sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah pascabanjir meliputi:

1. Evakuasi dan penyelamatan korban terdampak banjir.
2. Penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar warga.
3. Perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum rusak.
4. Pemulihan layanan kesehatan dan pendidikan warga terdampak.
5. Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk dukungan tambahan.

Pernyataan permintaan maaf dan tekad kerja dari Bupati Mirwan mendapat sorotan luas baik dari masyarakat maupun kalangan pejabat. Hal ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang sensitif dan responsif dalam menghadapi bencana dan situasi darurat.

Data dan informasi ini bersumber dari pernyataan resmi Bupati Aceh Selatan yang dikutip pada 9 Desember serta reaksi dari berbagai pihak terkait, termasuk partai politik dan publik. Proses penanganan pascabanjir masih terus berjalan, dan perhatian publik masih tinggi terhadap langkah selanjutnya dari pemerintah daerah.