Pemerintah Kota Bandung menghadapi dinamika hukum terkait penetapan Wakil Wali Kota Bandung dan Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung sebagai tersangka. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa proses hukum ini sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum yang bekerja secara independen.
Farhan memastikan bahwa meskipun ada perkembangan hukum tersebut, stabilitas pemerintahan di Bandung tetap terjaga. Ia juga menegaskan layanan publik berjalan normal tanpa gangguan apapun.
Langkah Pemkot Bandung dalam Menjaga Pelayanan Publik
Wali Kota Farhan menjelaskan bahwa Pemkot Bandung terus memperkuat reformasi birokrasi dan pengawasan internal. Hal ini menjadi bentuk komitmen untuk menjaga integritas dalam tata kelola pemerintahan agar tidak terganggu oleh proses hukum yang tengah berjalan.
Pemkot sudah memberikan instruksi kepada Sekretaris Daerah untuk meningkatkan koordinasi internal. Semua perangkat daerah diminta tetap fokus bekerja secara profesional dan menjaga performa pelayanan.
Pemisahan Antara Proses Hukum dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Farhan menegaskan bahwa kasus hukum yang menimpa pejabat tersebut tidak berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen memisahkan jelas antara proses hukum yang sedang berlangsung dengan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.
Ia berharap masyarakat dapat memahami perbedaan tersebut dan tidak berspekulasi. Informasi terkait perkembangan proses hukum diimbau untuk diperoleh hanya dari sumber resmi dan aparat yang berwenang.
Penguatan Sistem Pengawasan dan Digitalisasi
Sebagai respons atas kasus ini, Pemkot memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menekan potensi penyalahgunaan kewenangan. Pengoptimalan peran Inspektorat dan percepatan digitalisasi dalam proses administrasi juga menjadi prioritas.
Langkah-langkah ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas seluruh layanan publik secara menyeluruh. Evaluasi prosedur operasional standar (SOP) layanan publik dilakukan serta diperbarui sesuai kebutuhan.
Layanan Publik Tetap Berjalan Lancar
Pemkot Bandung memastikan layanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan pelayanan dasar lainnya tidak akan mengalami hambatan. Mekanisme koordinasi harian di bawah pengawasan Sekretaris Daerah sudah diperkuat agar pemerintahan tetap responsif dan stabil.
Farhan menegaskan tanggung jawab utama pemerintah adalah menyajikan layanan terbaik bagi warga Bandung tanpa terpengaruh dinamika yang ada. Program pembangunan juga tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Aparat Penegak Hukum
Untuk menjaga stabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemkot Bandung mempererat komunikasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kementerian terkait, serta aparat penegak hukum. Langkah ini diperlukan agar sistem kerja pemerintahan terus berkembang secara transparan dan bersih.
Farhan mengungkapkan bahwa fokus mereka adalah membangun pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Komitmen untuk menjaga integritas tidak akan terganggu meskipun menghadapi ujian hukum.
Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat reformasi birokrasi dan pengawasan internal sebagai upaya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan. Masyarakat diharap tetap tenang dan menunggu informasi resmi dari lembaga yang berwenang demi kebaikan bersama.
Baca selengkapnya di: www.medcom.id
