Pemerintah Indonesia menyiapkan pembangunan 2.603 unit rumah permanen untuk warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyatakan pembangunan rumah ini sudah memasuki tahap final dan akan segera dimulai.
Rumah yang dibangun bukan hunian sementara, melainkan hunian tetap untuk membantu masyarakat bangkit pascabencana. Menteri Maruarar memastikan proses pembangunan akan dilakukan dengan hati-hati dan tetap mematuhi regulasi tanpa menghambat percepatan bantuan.
Pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga lintas sektor seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, BPK, dan BPKP. Tujuannya agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai aturan namun tetap cepat dan efisien. Presiden mengarahkan agar regulasi tidak menjadi penghalang dalam membantu masyarakat terdampak bencana.
Penentuan lokasi relokasi rumah mengikuti tiga kriteria penting: kepastian hukum lahan, keamanan teknis dari risiko banjir dan longsor, serta kelayakan sosial dan ekonomi bagi penghuni. Menteri Maruarar menekankan pentingnya memperhatikan ekosistem sekitar, seperti akses sekolah, tempat kerja, dan pasar supaya kehidupan masyarakat tetap berjalan normal.
Pendanaan pembangunan rumah ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebanyak 2.500 unit rumah akan didukung oleh Yayasan Buddha Tzu Chi. Sementara itu, 103 unit rumah lainnya dibiayai secara pribadi oleh Menteri Maruarar. Hal ini menunjukkan komitmen berbagai pihak dalam membantu pemulihan pascabencana di Sumatera.
Proyek pembangunan rumah tersebut diproyeksikan dimulai pada bulan Desember 2025. Dengan adanya hunian permanen ini, diharapkan warga terdampak banjir dan longsor dapat memiliki tempat tinggal yang lebih layak dan aman. Pemerintah berupaya menciptakan proses bantuan yang transparan dan bertanggung jawab agar dampak bencana bisa dikurangi secara signifikan.
Pemerintah juga fokus memastikan pembangunan hunian baru tetap mempertimbangkan aspek sosial agar pemindahan tidak mengganggu aktivitas pendidikan dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keberlangsungan kehidupan penyintas bencana tetap terjaga dengan baik.
Kebutuhan akan rumah layak di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi perhatian serius pemerintah. Penyaluran bantuan hunian berdampak besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pemulihan pascabencana di kawasan tersebut.
Pengawasan ketat akan terus dilakukan oleh berbagai instansi terkait untuk menjamin proses pembangunan berjalan sesuai tujuan. Langkah ini diharapkan bisa meminimalisasi kendala dan mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat yang selama ini menderita akibat bencana alam.
Melalui program pembangunan hunian ini, pemerintah berupaya mengembalikan rasa aman dan nyaman bagi warga terdampak. Hal ini sekaligus meningkatkan daya tahan komunitas terhadap potensi bencana di masa depan, terutama di wilayah rawan seperti Sumatera.
Baca selengkapnya di: www.beritasatu.com
